Pro Kontra Soal Belum Terbitnya SK Komisioner KPU Sumedang


Kota, KORAN SUMEDANG
Seperti diberitakan sebelumnya di media online Koran Sumedang, terkait belum diterimanya Surat Keputusan (SK) pengangkatan Komisioner KPU Sumedang, hal ini menimbulkan beragam pendapat, baik yang pro maupun yang kontra terhadap sah tidaknya segala keputusan yang telah ditetapkan oleh KPU Sumedang.

Seperti disampaikan salah seorang pemerhati kebijakan publik, Asep Surya, Rabu (31/10), bahwa dasar hukumnya secara yuridis, bisa menjadi cacat, azas administratif, seharusnya begitu mendapat SK pengangkatan baru dilantik.

Hal sama, dikatakan Mantan Komisioner KPU periode 2013-2018, Elsya Triahadini, bahwa menurutnya, sebagai perbandingan, tahun 2013, saat dirinya dilantik sebagai anggota KPU Sumedang periode 2013-2018, SK Pengangkatan langsung  Diterima pada hari itu juga.

“Tak ada alasan bagi KPU RI untuk menahan SK. Jika SK sudah ada tetapi belum disampaikan, tentu legalitas terhadap SK yang dikeluarkan KPU saat ini jadi diragukan,” tegas Elsya, saat dikonfirmasi Koran Sumedang, Rabu (31/10).

Sementara, Sekretaris KPU Sumedang, Dedi Suparman dengan tegas menyatakan, meski belum diterimanya SK tersebut, secara hukum itu sah. “Karena sejak dilantiklah itu sudah sah, hanya karena bentuk fisiknya saja yang belum ada,” katanya, saat dikonfirmasi Koran Sumedang, Rabu (31/10), di ruang kerjanya.

Pendapat juga disampaikan, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang, Sidik Japar, bahwa dirinya merasa prihatin dengan belum terbitnya SK pengangkatan Komisoner KPU Sumedang, sementara mereka (KPU Sumedang) dituntut untuk segera melaksanakan tugas-tugasnya.

“Yang saya maksudkan keprihatinan tersebut adalah berbuah kekhawatiran produk KPU Sumedang menjadi cacat hukum dan akan berdampak kepada Partai selaku peserta pemilu 2019. Apakah yang dimaksud berdampak terhadap partai?, jelas berdampak, dilihat dari hasil produk hukumnya, artinya produk hukum apa saja yang berkaitan dengan kepemiluan saat ini. Untuk kegiatan selalu menunggu SK kepanitiaan baru bergerak,” tegasnya, saat dikonfirmasi Koran Sumedang, Kamis (1/11), melalui pesan WhatsApp.

Sementara, Ketua DPC Partai Demokrat Sumedang, Otong Dartum, berharap SK segera dikeluarkan karena sekarang saatnya KPU Sumedang melaksanakan fungsi dan tugasnya, apalagi sekarang sudah mulai tahapan kampanye baik pileg maupun pilpres.

“Saya berpendapat, bahwa hal itu tidak cacat hukum, ini pendapat saya. Nah, apakah akan berdampak terhadap partai sebagai peserta pemilu?, kalau berdampak sudah pasti karena produk KPU hasilnya adalah untuk anggota Legislatif dan pemenang Pilpres, Oleh sebab itu harus segera ada kepastian terkait SK untuk Komisioner KPU di Kabupaten Sumedang,” ujarnya, Sabtu (3/11), melalui pesan WhatsApp.

Sementara, Sekretaris fraksi PPP pada DPRD Sumedang, H. Mulya Suryadi, mengatakan, terkait dengan SK Komisioner KPU Sumedang yang hingga saat ini belum terbit, idealnya memang setiap pelantikan apapun pejabat sekelas RT pun pasti langsung mendapatkan SK.

“Ini mungkin SK-nya belakangan, tetapi hal ini akan menimbulkan pro kontra dalam melaksanakan tugas, seperti membeli mobil STNK can aya. Setiap melaksanakan tugas apapun harus berdasarkan SK tertulis bukan SK secara lisan apalagi ini terkait penyelenggara pemilu,” ujarnya, saat dikonfirmasi Koran Sumedang, Sabtu (3/11), melalui WhatsApp.

Dikatakan H. Mulya Suryadi (H. Ute), terkait dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan KPU Sumedang sah apa tidaknya, Kalau melihat aturan hukum ya belum sah karena kebijakan KPU itu dasarnya apa?. Kalau dasarnya pelantikan artinya secara lisan bukan secara tertulis, kalau secara lisan dimata hukum sulit untuk jadi dasar kebijakan, apalagi ini menyangkut kebijakan peserta pemilu, tapi lihat dulu kalau pada saat pelantikan ada berita acaranya mungkin itu bisa dijadikan dasar secara tertulis.

Hal ini, ditegaskan pula oleh Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum di Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, Yan Mahal Rizal, secara pandangan hukum terkait dengan pelantikan Komisioner KPU Sumedang yang hingga saat ini belum mengantongi SK pengangkatan Komisionernya.

“Kalau pandangan sederhana mah, dalam rangka mengemban tugas untuk melaksanakan sesuatu itu ada dasarnya yaitu SK, sudah punya SK pun belum serta merta dapat melaksanakan tugas manakala disyaratkan dalam pengambilan sumpah dan janji artinya Dimulainya tugas sejak SK ditandatangani dan diambil sumpah dan janji, Jika tidak ada hal tersebut SK, surat tugas atau surat perintah, dengan kewenangannya masing-masing, maka segala perbuatannya bisa tidak sah ataupun dapat menyebabkan batal demi hukum, karena tidak ada dasar yuridisnya,” tegas Rizal, saat dikonfirmasi Koran Sumedang, Sabtu (3/11), melalui WhatsApp.

Sementara, Ketua KPU Sumedang, Ogi Ahmad Fauzi, dalam acara sosialisasi media cetak, elektronik dan online, Kamis (1/11), di RM Joglo, menjelaskan, bahwa secara de facto komisioner telah dilantik 7 Oktober 2018, dan SK telah dibacakan pada saat pelantikan serta ditandatangani.

“Secara de facto kami telah dilantik pada 7 oktober 2018, SK telah dibacakan pada saat pelantikan dan di tanda tangan serta telah melakukan pemilihan kepengurusan jabatan komisioner, SK tinggal didistribusikan oleh KPU RI ke KPU Sumedang,” terangnya.**[Dady]

Share on Google Plus

About Redaksi Korsum

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar