WTP Hanya Kedok Semata Temuan BPK Tiap Tahun Makin Meningkat

Kota, Koran Sumedang.
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesekian kalinya predikat yang selalu diterima oleh  Kabupaten Sumedang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat. Akan tetapi kalau Dilihat dari hasil predikat WTP sendiri tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya,  bukan tanpa alasan sebuah keberhasilan tatanan pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Setelah BPK menyelesaikan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sumedang Tahun anggaran 2017 hasilnya  auditor keuangan negara ini menemukan beberapa masalah terkait laporan keuangan tersebut.

“Ini yang sebenarnya terjadi, temuan BPK dari tiap SKPD di kabupaten Sumedang tiap tahunnya terus meningkat, sungguh mencengangkan, kekurangan penetapan pajak minimal sebesar Rp. 1.781.944.976.99. terkait dengan penagihan dan penetapan atas kekurangan penetapan sebesar Rp. 446.283.500,00 , serta sanksi administrasi berupa denda kepada PPAT/PPATS sebesar Rp. 35.750.000.00,”kata Ketua DPD LSM Prabu Sumedang Rahmat Hidayat saat dikonfirmasi Koran Sumedang Selasa (13/11) diruang kerjanya.

Bukan hanya itu, kata Rahmat, kepala BPBD Sumedang untuk mengintruksiakn PPK melakukan penyetoran ke kas daerah atas kelebihan pembayaran sebesar Rp. 350.516.201,15- atas kelebihan pembayaran pekerjaan pematangan lahan dan pembangunan akses jalan.

“Selain BPBD Sumedang, kepala Dinas Kesehatan, RSUD Sumedang dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang didalam temuan BPK bahwa sama halnya dengan BPBD untuk mengintruksikan PPK agar menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 607.277.639.55- ke kas daerah. Begitupun Kepala Dinas PUPR untuk mengintruksikan PPK menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 518.938.271,71- ke kas daerah,”ungkapnya.

Dikatakan Rahmat, atas temuan BPK tersebut dalam memperoleh opini WTP tidaklah mudah dan berproses panjang, WTP sangat sistematis sehingga bila Dikaitkan dengan opini yang diberikan BPK terhadap hasil pemeriksaan LKPD dapat dipertanggungjawabkan dengan benar.

“Mengenai lampiran Temuan LHP BPK memang sejak tahun 2014 hingga laporan LHP terakhir tahun anggaran 2017 selalu ada temuan yang relatif naik. Bahkan selalu ada saja kegiatan belanja daerah yang diproses hukum dalam hal ini Korupsi, memperhatikan Hal tersebut itu klasik, saya meragukan bahwa WTP tersebut tidak sesuai semestinya, tidak hanya itu, justru menurut hasil investigasi kami dilapangan ternyata fungsi pengendalian internal dan pengawasannya dinilai mandul,”sebutnya.

Karena sampai saat ini, kata Rahmat, temuan dan perintah pengembalian belum semua dikembalikan, maka patut predikat tersebut diduga ada manipulasi dan pengkondisian, idealnya selain jenis temuan pemeriksaan laporan keuangan.

“ketika ada unsur pidana maka harus melakukan pemeriksaan investigasi atau pemeriksaan forensik yang termasuk didalamnya pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan apabila dalam jenis pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK dapat melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang”. jelas Rahmat.

Dalam hal ini sangat miris bilamana opini predikat WTP selalu di dapat oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang, disisi lain hampir tiap tahun beberapa pejabat gantian untuk mempertanggung jawabkannya diproses hukum., sampai kapan WTP jadi jadian atau kedok semata ini slalu di sandang oleh Kabupaten Sumedang.**[Dady] 

Share on Google Plus

About Redaksi Korsum

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Posting Komentar