Usaha Kecil, Disperindag Akui Perlu Data Riil

Kota, Korsum

Progam koperasi sejatinya menjadi prioritas untuk meningkatkan perekonomian masyarakat secara adil dan merata sehingga terasa adanya sentuhan pemerintah. Namun industri perdagangan baik diluar maupun didalam wadah UMKM lebih besar pedagang kecil ketimbang pedagang besar.

“Tapi hingga saat ini, data ril para pelaku usaha kecil itu belum diperoleh sehingga sulit untuk dibidiknya.  Saya berharap kedepan, data riil usaha kecil itu dapat diperoleh secara kelompok dengan berbagai  jenis usaha. Mereka modal, tapi tentu sangat terbatas sehingga sulit akan berkembang,” kata Kepala Disperidag Dikky S Rubiana, di ruang kerjanya, Senin kemarin (22/8).

Para pelaku usaha kecil, katanya lagi, perlu dibantu permodalan agar lebih berkembang dibidang usahanya. Namun bagi siapa pun kepala Disperindagnya, program tersebut tidak dapat dilaksanakan bila data riil-nya belum diperoleh secara akurat.

Saat ini, Disperindag harus punya alokasi anggaran untuk mendata usaha kecil menengah secara akurat sehingga mudah dibidiknya. Meskipun data tersebut ada di BPS, namun data itu tidak secara rinci.  Disprindag sesuai tupoksinya harus mendata secara rinci bila bicara soal data para pelaku usaha kecil.

“Contoh, pasar di Sumedang ada 13 tapi yang aktif ada 9, ada yang mingguan dan ada yang harian. Jika data riil itu belum diperoleh sementara anggaran diturunkan, maka akan ngaco karena dipastikan salah sasaran. Namun jika sudah punya data, maka bisa menentukan langkah kedepan diantaranya dibuat DED. Setiap pasar  berbeda DED-nya karena kluturnya berbeda,” jelasnya.

Menurutnya, bila semua pasar sudah punya DED-nya tinggal dijual, bisa ke pengembang, bisa ke provinsi dan juga ke pusat. Namun  Pemda harus merubah mainset, meski pasar itu dibangun Pemda, tapi jangan dikelola Pemda. Tepatnya oleh pihak ketiga secara MoU, supaya benar-benar dalam pengelolaannya.

“Maka disitu bisa disebut adanya dunia usaha antara pemerintah dengan masyarakat pelaku usaha secara sinergi. Disperindag harus lakukan itu hingga timbul adanya keberpihakan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat,” tuturnya.

Sebab jika tidak demikian, lanjut Dikky, banyak pasar yang mubazir seperti pasar Ujungjaya yang saat ini cul tanpa prospek. Padahal, dalam pembanguan pasar tersebut, pemerintah keluarkan anggaran hingga miliaran rupiah.**[yf saefudin]

Share on Google Plus

About Macko

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.