Kota, Korsum
Anggota DPRD Komisi C yang juga Ketua Komisi PDIP Dede Suwarman mengaku kecewa terhadap sikap Bupati Sumedang Eka Setiawan yang tak mau menemui dirinya selaku perwakilan para OTD Jatigede saat menemui bupati di kantor IPP, Kamis (13/4).
Komisi C dengan OTD lama menunggu di ruang bupati di lantai 2, tapi  tidak muncul. Saat itu bupati berada di IPP lantai 3, tapi bupati naik Lif turun ke lantai 1  langsung kabur tak mau menemuinya. “Padahal sudah dijanjikan bupati melalui suratnya, bahwa Kamis (13/4) pertemuan dengan  kami,” ujar dia.
Namun disaat menunggu bupati, datang surat pembatalan sepihak oleh bupati yang dibikin seolah mendadak bahwa pertemuan yang sudah dijadwalkan Kamis (13/4), itu diundur Selasa (18/4). Seharusnya, surat pembatalan ini dilayang sebelum Kamis sehingga OTD tidak datang ke IPP.
“Memang surat pembatalan ini dibikin kemarin Rabu (12/4), tapi masalahnya, surat ini diterima ketika para OTD sudah datang ke IPP, Kamis (13/4).  Kami kecewa dan menyesalkan sikap bupati, meskipun alasan surat pembatalannya ada Presiden,. Tapi tentu Presiden datang tidak secara mendadak ada agenda sebelumnya,” katanya.
Seharusnya, bupati mencerminkan seorang bapak terhadap rakyatnya.  Sebelum pergi lanjut Dede, terima dulu rakyatnya meski hanya beberapa menit  yang penting menyampaikan bahwa bupati siap membantu.  Jangan asal main kabur tinggal OTD yang sudah lama menunggu di lantai 2.
“Tidak tahu bupati naik Lif dari lantai 3 turun ke lantai 1 hingga lewati kami yang berada di lantai 2 sedang menunggu bupati. Harapan saya selaku wakil rakyat, tolong hargai rakyat OTD yang datang dari jauh ke IPP ini. Seharusnya bupati itu terima dulu, jangan main asal kabur,” sebut Dede tampak kecewa.
Koordinator OTD, Jaya Albani, ditempat yang sama mengatakan, sesuai suratnya bahwa bupati akan terima pertemuan OTD pada Kamis (13/4). Tapi OTD harus menelan kekecewaan karena berlama-lama menunggu bupati,  secara mendadak datang surat pembatalan pertemuan dengan alasan diundur hingga Selasa (18/4).
OTD menuntut penyelesaian dampak yang belum diselesaikan. Seperti komplen salah ukuran dan kelas tanah, tertukar nama. Masalah yang harus diselesaikan itu berdasarkan usulan bupati kepada Kementrian PU yang ditandatangi kepala BBWS Cimanuk-Cisanggarung. OTD datang ke IPP  sudah dijanjikan bupati.
“Saya baru terima surat perubahan jadwal pertemuan ini setelah kami datang ke IPP. Seharusnya bupati sampaikan dulu ke OTD bahwa ada perubahan jadwal pertemuan. Tapi ini tidak, padahal kami sudah lama menunggu di kantornya,  tapi bupati langsung kabur seolah menghindar kedatangan OTD,” katanya.
Setelah diketahui bupati itu sudah menghilang, anggota Komisi C  didampingi sejumlah wartawan mengelilingi kantor IPP. Hampir tiap ruang dari mulai Sekda hingga para asisten. Namun tak satupun pejabat itu berada di kantornya.**[yf saefudin]