Kota, Korsum
Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang APBD Tahun Anggaran 2017, target Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 sebesar Rp 2,401 triliun.
“Target 2,401 triliun ini belum termasuk bantuan provinsi, karena bantuan provinsi spesifik  datang setelah APBD ditetapkan sebesar  132,5 miliar yang tercatat di penjabaran APBD dan  nantinya akan ditambahkan pada perubahan anggaran,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Sumedang, H. Ramdan Ruhendi Dedy dalam Rapat Evaluasi Pendapatan Daerah Triwulan I Tahun 2017, Kamis (13/4) di Aula Tampomas Gedung IPP Sumedang.
Adapun rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017, papar Dedy, meliputi PAD sebesar Rp 361 miliar, Dana Perimbangan sebesar Rp 1,7 triliun, dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 333 miliar. Pajak Daerah sebesar Rp 124 miliar, Retribusi Daerah sebesar Rp 18 miliar, BUMD sebesar Rp 6 miliar dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 212 miliar.
“Semuanya telah ditetapkan skala prioritasnya, yaitu untuk Triwulan I sekitar 15%, Triwulan II sekitar 40%, Triwulan III sekitar 75%, dan Triwulan IV sekitar 100%,” tuturnya.
Dikatakan, realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp 571 miliar lebih atau sekitar 23,80%. Sedangkan realisasi PAD baru mencapai Rp 83 miliar lebih atau hanya 23,11% dari target sebesar Rp 361 miliar lebih.
“Jumlah tersebut didapat dari hasil Pajak Daerah sebesar Rp 26 miliar atau sekitar 21,35%, Retribusi Daerah sebesar Rp 2 miliar atau sekitar 12,40%, dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 54 miliar atau sudah mencapai 25,80%” ungkap Dedy.
Dari seluruh SKPD, lanjutnya, baru 7 SKPD yang telah mencapai target skala prioritas per 31 Maret 2017. Diantaranya Setda sekitar 47,82%, Akper 33,24%, RSUD 29,74%, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 23,76%, Dinas Perhubungan 22,43%, Badan Pendapatan Daerah 23,31%, dan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan 16,33 %.
Sementara, 5 SKPD lainnya masih berada di bawah target skala prioritas, yaitu Dinas Perikanan dan Peternakan 14,05%, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 13,22%, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 13,90%, Dinas Kesehatan 12,10%, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4,83%. “Sisanya, SKPD yang masih 0% adalah Dinas  Pertanian dan Ketahanan Pangan, Satpol PP, Dinas Pariwisata, serta Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik”, ujarnya.
Adapun capaian realisasi untuk kecamatan, lanjutnya, 14 dari 26 kecamatan sudah  melebihi target 15%. “Realisasi PBB Perdesaan dan Perkotaan yang dikelola khusus oleh Desa dan dikoordinir oleh Kecamatan baru mencapai Rp 100 juta lebih atau hanya 29,56% dari target Rp 341 miliar. Dan baru 2 kecamatan yang sudah melampaui 50%, yaitu Kecamatan Buahdua sebesar 76,84% dan Kecamatan Sumedang Selatan sebesar 55,86%,” jelas Dedy.
Sementara itu Bupati Sumedang, H. Eka Setiawan menanggapi masih kecilnya capaian PBB dari keseluruhan kecamatan. Ia meminta kepada para Kepala SKPD dan para Camat untuk menyikapi kinerja lebih baik lagi serta tidak terpaku terhadap target skala prioritas. Tetapi harus lebih fokus dan mempunyai keingingan untuk melampauinya serta memberikan kinerja yang maksimal.
“Saya minta para camat untuk menyikapinya karena ada yang masih 0%. Jadi, harus lebih fokus dan kosentrasi pada pekerjaan. Harus semangat, karena kecamatan itu sebagai ujung tombak pemerintahan,” tandas Eka.

Bupati menegaskan, aagar dilakukan evaluasi kembali sasaran-sasaran yang belum mencapai target ser dan birokrasi Sumedang supaya lebih fokus dengan tupoksinya masing-masing. “Setelah rapat ini, diharapkan bisa bekerja sepenuh hati. Jangan hanya tampilan saja yang bagus, tetapi berikan juga dengan hati yang terbaik untuk Sumedang,” pungkasnya.**[Hendra|Dady]