Kota, Korsum
Berdasarkan Perda Nomor 12
Tahun 2016 tentang
APBD Tahun Anggaran
2017, target Pendapatan
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 sebesar
Rp 2,401 triliun.
“Target 2,401 triliun ini belum
termasuk bantuan provinsi, karena bantuan provinsi spesifik datang
setelah APBD ditetapkan sebesar 132,5 miliar yang tercatat di
penjabaran APBD dan nantinya akan ditambahkan pada perubahan anggaran,”
ujar Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Sumedang,
H. Ramdan Ruhendi Dedy dalam Rapat Evaluasi Pendapatan Daerah Triwulan I Tahun 2017, Kamis (13/4) di Aula Tampomas
Gedung IPP Sumedang.
Adapun rincian Pendapatan
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017, papar Dedy, meliputi PAD sebesar Rp 361
miliar, Dana Perimbangan sebesar Rp 1,7 triliun, dan
pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 333
miliar. Pajak Daerah sebesar Rp 124 miliar,
Retribusi Daerah sebesar Rp 18 miliar, BUMD sebesar Rp 6 miliar dan lain-lain
PAD yang sah sebesar Rp 212 miliar.
“Semuanya telah ditetapkan
skala prioritasnya, yaitu untuk Triwulan I sekitar 15%, Triwulan II sekitar 40%,
Triwulan III sekitar 75%, dan Triwulan IV sekitar 100%,” tuturnya.
Dikatakan, realisasi Pendapatan
Daerah sampai dengan tanggal 31 Maret 2017
sebesar Rp 571 miliar lebih
atau sekitar 23,80%. Sedangkan realisasi PAD baru mencapai Rp 83 miliar lebih
atau hanya 23,11% dari target sebesar Rp 361
miliar lebih.
“Jumlah tersebut didapat dari
hasil Pajak Daerah sebesar Rp 26 miliar atau sekitar 21,35%, Retribusi Daerah
sebesar Rp 2 miliar atau sekitar 12,40%, dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp
54 miliar atau sudah mencapai 25,80%” ungkap Dedy.
Dari seluruh SKPD, lanjutnya,
baru 7 SKPD yang telah mencapai target skala prioritas per 31 Maret 2017. Diantaranya Setda sekitar 47,82%,
Akper 33,24%, RSUD 29,74%, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 23,76%, Dinas
Perhubungan 22,43%, Badan Pendapatan Daerah 23,31%, dan Dinas Koperasi UKM
Perindustrian dan Perdagangan 16,33 %.
Sementara, 5 SKPD lainnya
masih berada di bawah target skala prioritas, yaitu Dinas Perikanan dan
Peternakan 14,05%, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
13,22%, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 13,90%, Dinas Kesehatan 12,10%, dan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4,83%. “Sisanya, SKPD yang masih 0%
adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Satpol PP, Dinas Pariwisata,
serta Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik”, ujarnya.
Adapun capaian realisasi
untuk kecamatan, lanjutnya, 14 dari 26 kecamatan sudah melebihi target 15%.
“Realisasi PBB Perdesaan dan Perkotaan yang dikelola khusus oleh Desa dan
dikoordinir oleh Kecamatan baru mencapai Rp 100 juta lebih atau hanya 29,56% dari target Rp 341 miliar. Dan baru
2 kecamatan yang sudah melampaui 50%, yaitu Kecamatan Buahdua sebesar 76,84%
dan Kecamatan Sumedang Selatan sebesar 55,86%,” jelas Dedy.
Sementara itu Bupati Sumedang,
H. Eka Setiawan menanggapi masih kecilnya capaian PBB dari keseluruhan
kecamatan. Ia meminta kepada para Kepala SKPD dan para Camat untuk menyikapi
kinerja lebih baik lagi serta tidak terpaku terhadap target skala prioritas.
Tetapi harus lebih fokus dan mempunyai keingingan untuk melampauinya serta memberikan
kinerja yang maksimal.
“Saya minta para camat untuk menyikapinya
karena ada yang masih 0%. Jadi, harus lebih fokus dan kosentrasi pada
pekerjaan. Harus semangat, karena kecamatan itu sebagai ujung tombak
pemerintahan,” tandas Eka.
Bupati menegaskan, aagar
dilakukan evaluasi kembali sasaran-sasaran yang belum mencapai target ser dan birokrasi
Sumedang supaya lebih fokus dengan tupoksinya masing-masing. “Setelah rapat ini,
diharapkan bisa bekerja sepenuh hati. Jangan hanya tampilan saja yang bagus, tetapi
berikan juga dengan hati yang terbaik untuk Sumedang,” pungkasnya.**[Hendra|Dady]
0 comments:
Post a Comment