Cisitu, Korsum
Pengelolaan salahsatu destinasi wisata paralayang di Batudua, Desa Linggajaya Kecamatan Cisitu dianggap ilegal. Pasalnya, hingga saat ini Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Sumedang belum menentukan atau menunjuk resmi pengelola Batudua tersebut.
Hal itu disebutkan Kepala Dinas Budparpora Sumedang, Endah Kusyaman, bahwa hingga saat ini pihaknya belum menentukan siapa yang berhak mengelola salahsatu destinasi kebanggan Kabupaten Sumedang tersebut. “Hingga saat ini, kami tidak pernah menunjuk siapapun yang berhak mengelola batu dua tersebut,” tegasnya, kepada Korsum, Kamis (18/5).
Endah juga mengatakan, kalaupun sekarang ada pihak yang mengelola tempat tersebut itu bisa dikatakan ilegal. "Saya tegaskan itu ilegal, karena kita selama ini belum menentukan siapa yang mengelolanya,” ungkapnya.
Bahkan Endah menyayangkan dengan keberadaan pihak yang sudah mengelola tempat tersebut, terlebih saat ini para pengunjung yang ingin berkunjung dikenakan tarif masuk. “Itu yang kasihan para pengunjung harus membayar, uangnya masuk kemana?. Dan saya tegaskan pungutan tersebut adalah liar. Karena tidak satu sen pun masuk ke KAS daerah. Dan hingga saat belum ada ketentuannya,” tegasnya lagi.
Sementara itu, Kepala Desa Linggajaya, Ano, ketika dikonfirmasi Korsum, mengatakan, pihak desa juga tidak mengetahui secara jelas mekanisme pengelolaan Batudua, dan menurut pengelola mengaku sudah mengantongi SK (Surat Keterangan) dari Disbudparpora. "Saya tidak tahu siapa yang mengelolanya,  dan menurut informasi mereka mengaku sudah mendapatkan SK dari Disbudparpora,” terangnya, di Kantor Kecamatan Cisitu, Kamis (18/5).
Ano juga berharap agar pengelolaan Batudua itu bisa dikelola oleh pemerintahan desa, karena bisa menambah PADes (Penghasilan Asli Desa), apalagi Batudua merupakan tanah aset desa Linggajaya.
“Saya berharap untuk pengelolaan Batudua bisa diserahkan ke desa, karena selain bisa menambah PADes,  saya meyakinkan bisa merawatnya dengan baik,” ujarnya.
Adapun soal adanya pungutan di area Batudua, Ano mengaku tidak mengetahui kemana masuknya uang pungutan tersebut. “Intinya mengenai aliran uang dari hasil pungutan tersebut, pihak desa tidak pernah menerima dan tidak tahu kemana uangnya,” tegasnya.**[Acep Shandy]