Kota, Korsum
Dalam waktu dekat ini Pemerintah Kabupaten Sumedang akan membuka layanan pengaduan masyarakat secara online. Program layanan pengaduan online yang digagas Bagian Humas dan Protokol Setda Sumedang ini sebagai implementasi dari Peraturan Bupati Sumedang tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pengaduan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.
Sebagai bentuk keterbukaan informasi publik tersebut, Pemkab juga kini telah mengeluarkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan pada Organisasi Perangkat Daerah dan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPORS-P4N). Program LAPOR-SP4N ini juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional.
Sebagaimana disampaikan Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Sumedang, H. Asep Tatang Sujana, usai sosialisasi tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Rabu (17/5), di Aula Tampomas IPP.
Menurut Asep, sebagai salah satu tahapan dari rencana pelaksanaan Program LAPOR-SP4N di Kabupaten Sumedang tersebut, Bagian Humas dan Protokol Setda melaksanakan sosialisasi kepada para petugas pengelola layanan informasi di masing-masing. Karena  dalam pelaksanaan program LAPOR-SP4N nant pasti bakal melibatkan para petugas pengelola layanan informasi di masing-masing SKPD.
Setiap penyelenggaraan penanganan pengaduan di seluruh pemerintah daerah harus terintegrasi dengan LAPOR-SP4N. Dan khusus Pemkab Sumedang sendiri, sejauh ini memang telah menindaklanjutinya melalui Perbup dan Kepbup, dengan harapan penyelenggaraan penanganan pengaduan di Sumedang ke depannya bisa benar-benar terintegrasi LAPOR.
"Apabila sarana dan prasarana untuk keperluan pengelolaan pengaduan melalui LAPOR telah tersedia, maka segala jenis aduan itu akan dapat terakomodir dan terkoodinir dengan baik. Malah bisa saja aduan dari masyarakat secara online nanti itu bisa dijadikan bahan penentuan program prioritas kedepan oleh Pemkab," katanya.
Adapun untuk cara pengaduannya, apabila layanan ini telah dibuka, maka masyarakat akan bisa dengan mudah menyampaikan pengaduannya kepada Pemkab melalui layanan SMS (short message system) dengan format Sumedang spasi Aduan lalu dikirim ke 1708.
Pengaduan tersebut akan langsung diterima oleh Petugas Pengelola LAPOR-SP4N yang akan dibentuk Pemkab sesuai dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017.
"Untuk menjalankan program dari dua Kementerian tersebut, dituntut kesungguhan dari setiap aparatur yang ada di Kabupaten Sumedang, sehingga akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dengan akuntabilitas yang baik," pungkas Asep Tatang.**[Hendra]