Kota, Korsum
Dalam melaksanakan kegiatan presentasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bahwa pertimbangan lingkungan dan prinsip berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam perencanaan tata ruang wilayah. Maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai penanggungjawab penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) perlu melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS), agar produk RDTR yang Dikeluarkan telah memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi.
Pelaksanaan kegiatan presentasi tersebut Dihadiri oleh dua kecamatan, Kecamatan Ujungjaya dan Kecamatan Paseh secara estafet, dari mulai camat, aparatur kecamatan, para kepala desa dan BPD desa masing masing pada Rabu-Kamis (17-18/5) diaula bidang Tata Ruang.
“Pentingnya presentasi ini dilaksanakan, agar, apapun bentuk pembangunan wajib mengetahui KLHS dan RDTR PPL sebagai dasar pedomannya, kalau di identifikasikan permasalahannya, jelas baik Kecamatan Paseh dan Kecamatan Ujungjaya membutuhkan rencana yang detail dalam melaksanakan pembangunan, selain itu, penggunaan lahan yang tidak terkendali disebabkan belum adanya aturan pemanfaatan lahan yang mengikat hingga menyebabkan menurunnya daya dukung lingkungan sebagai implikasi dari perubahan lahan yang tidak terkendali,” jelas Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang, Sonny Nurgahara, saat dikonfirmasi Korsum, Kamis (18/5), usai pelaksanaan kegiatan di,ruang kerjanya.
Kegiatan presentasi penyusunan KLHS, kata Sonny, tentunya dimaksudkan untuk menyusun KLHS RDTR PPL Paseh dan Ujungjaya, dengan penyusuaian terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 tahun 2015 tentang mekanisme persetujuan substansi rencana rinci tata ruang kabupaten/kota.
“Tujuannya jelas sekali, sebagai arah perwujudan ruang dan sinkronisasi terhadap dokumen RDTR, selain itu, untuk memformulasikan kebijakan dan strategis operasional penataan ruang agar memberikan arah bagi penyusunan program pembangunan serta sebagai dasar penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang,” ujarnya.
Lebih jauh Sonny menjelaskan, sasarannya adalah untuk menciptakan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antar lingkungan pemukiman agar terwujud keterpaduan program pembangunan antar kawasan maupun dalam kawasan sehingga terkendali pembangunan baik yang dilakukan pemerintah ataupun swasta.

“Dalam kegiatan presentasi KLHS RDTR PPL tersebut, jelas manfaat yang diharapkan adalah mempunyai kesamaan fungsi maupun lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu, alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kabupaten/kota, serta ketentuan bagi penetapaan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun program penanganan dan pengembangan lingkungan seperti RTBL atau rencana lain yang sejenis,” pungkasnya.**[Dady]