Kota, Korsum
Penyegelan SDN Kirisik yang dilakukan oleh ahli waris, Sabtu (13/5), disayangkan oleh Pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumedang. Pasalnya, penyegelan tersebut dianggap tanpa ada dasar hukumnya.  
Seperti dikatakan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Unep Hidayat, bahwa kalau hendak menuntut ganti rugi ke Pemkab Sumedang soal lahan tanah yang digunakan SDN Kirisik Desa Kirisik Kecamatan Jatinunggal, seharusnya pihak ahli waris melakukan upaya hukum melalui gugatan ke Pengadilan Negeri. “Sebab, kalau hanya menuntut tanah itu supaya dibayar, Pemerintah Kabupaten Sumedang jelas tidak akan membayarnya karena tidak ada dasar hukumnya,” ujarnya, Selasa (16/7), di Gedung Negara Sumedang.
Unep sangat menyayangkan kejadian penyegelan sekolah tersebut. Menurutnya, kalau melalui gugatan ke pengadilan, jika tanah itu dinyatakan memang milik ahli waris, dan Pemkab Sumedang diharuskan membayar, maka persoalan menjadi jelas. Unep menuturkan, pihaknya sudah menyarankan agar persoalan ini ditempuh melalui jalur hukum. “Tetapi pihak ahli waris tidak menghiraukannya, malah menyegel ruang kelas karena menuntut supaya Pemkab Sumedang membayar tanah tersebut,” tuturnya.
Tanah yang dipersoalkan itu, lanjutnya, seluas sekitar 50 tumbak, dan di atasnya berdiri tiga ruang kelas dari tujuh ruang kelas, dengan jumlah murid di bawah 100 siswa. “20 siswa yang mengikuti ujian itu dipindahkan tempatnya supaya tidak terganggu,” katanya.
Unep mengungkapkan, munculnya persoalan tuntutan itu baru sekitar tiga tahun belakangan, padahal SDN Kirisik berdiri sejak tahun 1921 yang lalu, masih zaman penjajahan Belanda. Menurut Unep, bangunan sekolah dasar di Kabupaten Sumedang sekitar 80 persen berdiri di tanah desa dan kebanyakan tidak ada administrasi status kepemilikan, hibah atau surat legalitas lainnya.
Sementara dihubungi melalui telepon genggamnya, Sekretaris Komisi C DPRD Sumedang, Dadang Romansah secara tegas meminta aksi penyegelan SDN Kirisik dihentikan. Adapun persoalan permintaan pihak ahli waris yang ingin dibayar lahan tanahnya, seharusnya bisa diselesaikan secara bijak. Aksi penyegelan tersebut secara tidak langsung akan berdampak pada psikologis siswa serta para pengajarnya. “Kami harap jangan korbankan anak-anak (siswa). Tolong hentikan penyegelan itu,” tegasnya.
Apapun masalahnya, kata Dadang, sebenarnya bisa dibicarakan bersama. Perundingan antara pemda dan ahli waris bisa difasilitasi pihak DPRD guna mencari solusi terbaik. Persoalan meruncing dan berujung pada penyegelan lebih disebabkan tidak ada koordinasi yang baik.
“Betapa sedihnya anak-anak tidak bisa ujian di sekolah mereka, karena itu hentikan penyegelan. Mari kita duduk bersama. Bukan hal yang sulit bagi pemda jika harus menyelesaikan tuntutan ganti rugi lahan,” imbuhnya.
Ia juga menghimbau pihak Dinas Pendidikan sebaiknya proaktif melakukan pendekatan dan berkomunikasi langsung dengan pihak penggugat atau ahli waris, agar persoalan bisa terselesaikan. Karena Disdik memiliki kewajiban moral untuk menjaga keberlangsungan proses pendidikan di SDN Kirisik. “Kalau misalnya akhiratnya harus dibayar, anggaran bisa diupayakan dari APBD perubahan nanti. Masalah pendidikan jangan sampai dibiarkan tanpa solusi yang cepat,” tandasnya.
Dadang menegaskan, kejadian ini harus dijadikan pembelajaran juga bagi pemda. Jangan sampai kejadian serupa gugatan-gugatan seperti yang menimpa SDN Kirisik terulang lagi nanti. Karena banyak lahan pribadi yang diwakafkan untuk sekolah tanpa ada bukti tertulis penyerahan dari pemilik. “Kami sudah berkoordinasi dengan Disdik untuk segera melakukan komunikasi dengan penggugat,” pungkasnya.
Sebelumnya penyegelan tersebut diakibatkan kekesalan ahli waris, karena setelah persoalan tersebut disampaikan ke pihak Disdik Sumedang, dari sekitar 1 tahun lalu hingga kini tidak ada penyelesaian. Sahidin (56) salah satu ahli waris menyebutkan, pihaknya akan melakukan penyegelan bangunan kelas SDN Kirisik, semata hanya ingin mengambil kembali hak atas lahan milik orangtuanya yang kini di atas lahannya berdiri ruang kelas SDN Kirisik. Pembangunan SDN Kirisik sendiri dibangun sekitar tahun 74-an.
Diakui, rencana pengambilan hak atas tanah seluas 50 bata tersebut sudah beberapa kali disampaikan ke Disdik. Saat penyampaian dulu, pihak Disdik berjanji menyelesaikan perihal itu. Namun setelah ditunggu, tak ada respon yang baik dari pihak terkait. “Saya tetap menuntut hak keluarga kami. Yakni lahan yang dipakai SDN Kirisik. Karena kami yakin lahan tersebut milik orang tua kami,” katanya.
Sahidin juga mengatakan, pihaknya berani mengambil langkah itu, karena memiliki kekuatan atas hak kepemilikan lahan tersebut berupa leter C dan bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Warta (almarhum). “Surat tanah keluarga kami 114 bata tapi sudah dijual sekitar 70 bata, lahan yang masih mutlak milik Warta alm warga Dusun Kirisik, Desa kirisik, Kecamatan Jatinunggal kini hanya tinggal 50 bata,” pungkasnya.**[Acep Shandy]