Cimalaka, Korsum
Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, para penyedia jasa konstruksi tidak diperbolehkan melakukan pinjam meminjamkan bendera (nama perusahaan) serta menjual bendera dalam pelaksanaan pekerjaan/proyek.
“Undang-undang ini harus disosialisasikan secara optimal kepada para penyedia jasa sehingga isi UU itu bisa dipahami dan diperhatikan dengan secermat-cermatnya. Karena para penyedia jasa konstruksi harus benar-benar bertanggungjawab atas hasil pekerjaannya," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sujatmoko usai bimbingan teknis pekerjaan jalan dan jembatan, Senin (23/5).
Sujatmoko menyebutkan, sosialisasi UU No. 2 Tahun 2017 itu dilaksanaan serentak di semua kabupaten/kota se-Indonesia. Tujuannya agar para penyedia jasa konstruksi bisa dan mampu bekerja secara profesional, terutama penyedia jasa konstruksi yang melakukan pekeijaan-pekerjaan berat, seperti jembatan, jalan dan bangunan/gedung besar, akan bertanggungjawab atas pekerjaannya selama 10 tahun kedepan sejak pekerjaan itu diserahterimakan..
“Makanya para tenaga ahli yang dipekerjakan perusahaan penyedia jasa konstruksi tersebut, harus pula memiliki sertifikasi sesuai dengan ketentuan jasa konstruksi,” tandasnya.
Sementara itu, staf Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sumedang, Erwin R. Koloway menambahkan, pinjam meminjam bendera perusahaan dalam pelaksanaan proyek itu tak perlu dilakukan. “Kecuali, para pelaku penyedia jasa konstruksi memang mau bermain dengan api,” ujarnya usai memberikan materi.
Menurutnya, yang meminjam maupun yang memberi pinjam bendera, akan terlibat perkara hukum jika pelaksanaan proyeknya bermasalah. “Jangan menilai hasil pekerjaannya akan tetap optimal atau tak ada masalah selama 10 tahun kedepan. Justru, karena banyak pekerjaan yang bermasalah bahkan pinjam bendera, akhirnya bisa diketahui aparat penegak hukum dan berujung jadi masalah hukum,” jelasnya.
Namun begitu, beberapa bidang pekerjaan dibenarkan jika disubkan atau melimpahkan sebagian pengerjaannya kepada pihak lain jika bidang itu memang tak mampu dikerjakan dan harus dilakukan oleh perusahaan yang berkompeten. "Ya, seperti pembangunan gedung, pemasangan gypsun dan rangka baja yang memang harus dikerjakan oleh ahlinya," kata Erwin.
Disebutkan, untuk pengerjaan proyek pun bisa saja melalui penunjukan langsung (juksung). Tapi tetap mesti dilihat dulu peraturan pemerintahnya dan ditelaah dulu secara hukum, apakah boleh juksung atau harus lelang. "Jika pelaksanaan proyek di luar petunjuk teknis (juknis) dan tak sesuai dengan anggaran yang semestinya, itu melanggar," ucapnya.
Ia menegaskan, penyedia jasa konstruksi pun akan terjerat Pasal 359 KUHP tentang kelalaian jika hasil proyeknya diduga tak optimal dan membuat orang lain celaka seperti jembatan patah atau roboh.
"Jika seperti itu, akan diselidiki soal dugaan pengurangan material pembangunan jembatan itu. Dan kualitas pekerjaannya, akan diteliti agar hasilnya bermanfaat untuk masyarakat," tegas Erwin. Semua aturan tersebut memang akan cukup memberatkan bagi pelaku usaha jasa konstruksi, tetapi semuanya tetap harus patuh karena merupakan bentuk tanggungjawab terhadap profesinya.**[Hendra]