Tanjungsari, Korsum
Tahun 2018 mendatang, Kabupaten Sumedang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah serentak untuk Gubernur dan Jawa Barat serta Bupati Sumedang yang tahapannya akan dimulai pada Juli 2017 ini. Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik telah melakukan berbagai persiapan terkait penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tersebut sesuai tupoksinya.
Menurut Kasi Hubungan Antar Lembaga Kantor Kesbangpol, Enang Lukmanul Hakim, pelaksanaan proses tahapan Pilkada biasanya tidak terlepas dari permasalahan yang ada di lapangan antara lain kesadaran menyalurkan hak pilih, adanya gesekan-gesekan antar pendukung calon kepala daerah maupun netralitas aparatur pemerintah. “Permasalahan tersebut terjadi akibat masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pilkada,” ujarnya usai kegiatan Kemitraan Partai Politik, Selasa (23/5) di Kampung Ciherang Desa Cijambu Kecamatan Tanjungsari.
Tujuannya untuk meningkatnya kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Partai Politik dalam mengembangkan demokrasi di daerah. “Terutama dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara,” ujarnya lagi.
Di tempat terpisah, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang, Rohayah Atang menyebutkan, pemerintahan daerah bertanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi di daerah, khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih.
Menurutnya, sesuai dengan Pasal 11 UU No. 2 Tahun 2008, partai politik wajib memberikan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Juga menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
“Parpol harus menggali partisipasi politik warga negara Indonesia, serta melakukan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender,” katanya.
Secara umum, kata Rohayah, terdapat tiga peranan penting Parpol, yaitu memberikan jembatan institusional antara warganegara dan pemerintah, menggodok dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang ditawarkan kepada rakyat, serta sebagai jalur bagi proses kaderisasi dan seleksi politik untuk mengisi jabatan publik.
“Kunci utama terlaksananya kemitraan adalah menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh program-program dengan lembaga-lembaga terkait yang berpartisipasi dalam kemitraan tersebut, baik secara internal maupun lintas sektoral.
Dikatakan Rohayah, partisipasi masyarakat dalam pemilu/pilkada merupakan manifestasi hak-hak politik rakyat dalam pembentukan pemerintahan. Karena kesuksesan pemilu/pilkada bisa dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat menunjukkan legitimasi hasil pemilu/pilkada.
Ada 2 bentuk partisipasi masyarakat, lanjutnya, yaitu partisipasi masyarakat minimal (memberikan suaranya di bilik suara) dan partisipasi masyarakat yang lebih luas dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi Pemilu/Pilkada, pendidikan politik bagi pemilih, survey dan jejak pendapat tentang pemilu, penghitungan cepat hasil pemilu, pemantauan pemilu, dan citizen jurnalism (jurnalistik warga).
“Ada juga partisipasi masyarakat yang semu. Contohnya, apatis (masa bodoh, cuek, EGP), berkata sinis politik itu kotor, bersikap pragmatis melalui modus Wani Piro?, dan fanatis (mistis, kultus, ideologis),” terang Rohayah.
Kerawanan pada penyelenggaraan pilkada, lanjut Rohayah, pada tahap persiapan (pengolahan data dan informasi serta logistik pemilu), tahap pelaksanaan (pemutakhiran dan penyusunan data pemilih, kampanye, dan masa tenang, pungut dan hitung suara, rekap hitung suara, penetapan hasil pemilu secara nasional, pengucapan sumpah janji), tahap penyelesaian (persilisihan hasil pilkada, penyusunan laporan pelaksanaan dan keuangan penyelenggaraan pilkada).

“Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat,” pungkasnya.**[Hendra]