Sumut, Korsum
Saat ini, kantor Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara kondisinya semakin memprihatinkan karena dikotori debu dari proyek Tol Cisumdawu yang akvitasnya sudah mengelilingi kantor desa sehingga kantor itu tampak kotor, kumuh dan semerawut.
Kades Mekarjaya Dudung Suryana diruang kerjanya, Kamis (6/7) mengeluh soal kondisi kantornya seperti itu. kata dia,  sudah 3 tahun semenjak pembebasan Tol kepada lahan warga, tapi aset desa baik tanah carik maupun bangunan kantor desa masih belum jelas dibebaskan pemerintah.
Sementara aktivitas pembangunan tol  nyaris mengelilingi kantor desa, bahkan alat berat yang tak hanya keluarkan suara bising tapi debu tanah mengotori kantor desa. “Apa boleh buat, harus dipaksakan bertahan demi pelayanan publik ditengah aktivitas Tol dengan kepulan debu kotor dan suara bising alat  sangat mengganggu,” keluhnya.
Diakui kades, kantor desa yang kumuh dan kotor ini sudah tidak dirawat lagi sehingga dirasakan sangat tidak nyaman, bahkan sudah  tidak layak dijadikan kantor pelayanan umun. Seharusnya kantor desa sudah pindah karena pembangunan proyek Tol sudah mendekat kantor desa. “Pusing suara bising alat berat bahkan getarannya pecahkan kaca jendela kantor, debu kotor berterbangan masuk ruangan, “keluhnya lagi.
Ironis, kantor desa sudah seperti ini tapi informasi soal penggantian aset desa ini masih belum juga ada kepastian. Padahal masyarakat sangat berharap, sarana pelayanan umum seharusnya lebih diprioritaskan pemerintah. Namun justru sebaliknya seolah diabaikan bahkan dihadapkan kepada birokrasi rumit berbelit-belit soal penggantian aset desa.
“Mengapa harus dipersulit, ini masalahnya untuk kepentingan umum. Kami selaku kades berharap pemerintah terkait, secepatnya aset desa ini segera ada penggantian sehingga kami segera pindah di kantor baru sehingga lebih nyaman dalam memberi pelayanan  masyarakat,” tandasnya.

Meski demikian lanjutnya, pihak desa berusaha membangun kantor baru dari program Sapras ditengah belum ada kepastian penggantian aset desa. Sebab, pihak desa terus dituntut masyarakat harus memberi pelayanan secara prima.**[yf saefudin]