Kota, Korsum
Pemerintah Kabupaten Sumedang merasa keberatan atas pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, khususnya pada anggaran keuangan daerah Kabupaten Sumedang tahun 2016-2017.
“Pemangkasan anggaran pada tahun anggaran 2016-2017 mengakibatkan Pemkab Sumedang harus melakukan rasionalisasi anggaran, sehingga menjadi penyebab terhambatnya proses pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Sumedang,” ujar Sekda Zaenal Alimin.
Karena itu, Kamis (13/7) lalu, Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan konsultasi Dana Insentif Keuangan Daerah ke Kementerian Keuangan RI. Rombongan Pemkab Sumedang yang dipimpin Sekretaris Daerah didampingi Kepala BPKAD serta Kepala Bappppeda, diterima oleh Direktur Pembiayaan Kementerian Keuangan RI, Prof.  DR. Ubaedi, di Gedung Kementerian Keuangan RI.
Mengingat pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumedang yang mengalami penurunan, Sekda pun menyampaikan permohonan alokasi anggaran perubahan 2017 maupun anggaran murni 2018, serta dana-dana untuk Kabupaten Sumedang yang berasal dari APBN juga bisa lebih ditingkatkan.
“Begitupula penetapan pada setiap anggaran perubahan, pelaksanaannya agar bisa dilakukan lebih cepat lagi, sehingga tidak terjadi kemepetan waktu pada saat mengeksekusi anggaran,” kata Zaenal seraya mempertanyakan alasan pemerintah pusat tidak memberikan Dana Insentif Daerah bagi Kabupaten Sumedang pada tahun 2017 saat ini.
Menanggapi keberatan pemangkasan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Sumedang, Direktur Pembiayaan Kementerian Keuangan RI, Ubaedi mengatakan, pemangkasan anggaran yang dilakukan telah melalui proses pengkajian secara detail yang dilakukan tim anggaran Pemerintah Pusat.
“Kami menghimbau kepada seluruh Pemerintah Daerah agar lebih mengutamakan terhadap pelayanan masyarakat yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat, diantaranya meliputi kesehatan, pendidikan dan perekonomian,” katanya.
Namun demikian, kata Ubaedi, bukan berarti daerah tidak diperbolehkan melaksanakan pembangunan infrastruktur, tetapi harus disesuaikan kembali dengan keadaan keuangan yang ada di daerah masing-masing.
“Saya harap juga pemerintah dan DPRD di Kabupaten Sumedang harus mampu bersinergi untuk bekerjasama dan betul-betul menyikapi keadaan keuangan di daerahnya,” katanya lagi.
Begitu pula permintaan Pemkab Sumedang terkait ditingkatkannya anggaran perubahan dan anggaran murni, akan ia usahakan yang terlebih dahulu disesuaikan dengan kebutuhan di daerah.
“Untuk anggaran perubahan, tentu peningkatan anggaran juga disesuaikan dengan penghasilan pada Pemerintah Pusat, dimana minimal 26 persen dari pendapatan pemerintah pusat diberikan kepada pemerintah daerah yang besarannya tergantung kepada naik atau turunnya pendapatan pada pemerintah pusat,” terangnya.

Sementara soal tidak adanya Dana Insentif Daerah bagi Kabupaten Sumedang, Ubaedi menyebutkan, hal tersebut lebih karena keterlambatan Sumedang dalam melaporkan hasil penetapan APBD Kabupaten Sumedang. “Sumedang tidak tepat waktu melaporkan hasil APBD, dan itu merupakan sebuah pelanggaran,” pungkasnya.**[Hendra]