Pilkada Sumedang Butuh 62.859 KTP Dukungan Bagi Balon Perseorangan

Kota, Korsum

Tahun 2018 nanti, Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Kabupaten Sumedang akan berlangsung serentak dengan pelaksanaan pemilihan gubernur Jawa Barat. Penentuan hari H pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota tahun 2018, telah ditentukan melalui rapat pleno KPU RI, yaitu pada Rabu 27 Juni 2018 mendatang.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sumedang, Hersa Sentosa mengatakan, pada pilkada Sumedang tahun 2018 mendatang, bakal calon independen atau perseorangan harus mengumpulkan syarat dukungan berupa KTP minimal 62.859. Jumlah tersebut adalah 7,5% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir pada pemilihan presiden yang berjumlah sebanyak 838.114 pemilih.

“Pendaftar calon perseorangan harus segera menyerahkan formulir dukungan yang dilampiri fotocopi e-KTP pada November-Desember 2017 nanti,” kata Hersa Sentosa, Kamis (6/7), di kantornya.

Hersa menyebutkan, KPU bakal melakukan validasi e-KTP secara by name by adreess. “Terhadap masyarakat yang belum memiliki e-KTP tetapi sudah melakukan perekaman, itu harus dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Ddisdukcapil," ujarnya.

Untuk penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018 mendatang, KPU RI telah menetapkan dan mengesahkan Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

"Sesuai pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015, tahapan disusun terbagi menjadi 2 tahapan, yaitu tahapan persiapan, dan tahapan penyelenggaraan" tutur Hersa.

Selain itu, KPU juga telah melakukan penyempurnaan terkait ketentuan penyusunan anggaran, tahapan pencalonan, tahapan kampanye, dana kampanye, tahapan pemungutan dan penghitungan suara, serta tahapan rekapitulasi hasil dan penetapan calon terpilih.

"KPU juga melakukan penyempurnaan beberapa ketentuan terkait penyusunan anggaran, pencalonan, kampanye, dana kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil dan penetapan calon terpilih," pungkasnya.**[Hendra]