Kota, Korsum
Jelang nanti di tahun anggaran 2018, APBD Kabupaten Sumedang dinilai akan sekarat, akibat besar pasak daripada tiang. Besarnya anggaran belanja pegawai tidak sebanding dengan pendapatan daerah, ditambah lagi dengan persiapan dana pemilukada, otomatis ABPD Sumedang akan tersedot dan diperparah dengan kenaikan tunjangan dewan yang tidak tepat waktunya. Sementara, tunjangan tersebut bisa ditunda tatkala kemampuan keuangan Pemerintahan Daerah belum optimal.
“Tahun 2018 Kabupaten Sumedang akan sekarat, kegiatan kegiatan di SKPD dipangkas, bahkan tidak sedikit SKPD yang sama sekali tidak memiliki kegiatan, pihak dari anggaran akan meloloskan kegiatan yang benar benar efesien dan efektif, dalam perubahan sekarang pun hampir di setiap SKPD tidak ada kegiatan,” ungkap Abah Jip, Ketua LSM Barak, saat dikonfirmasi Korsum, Selasa (3/10).
Soal kenaikan tunjangan DPRD, kata Abah Jip, tidak etis dilakukan kenaikan tersebut, karena ABPD sedang dalam keadaan kolaps, benar benar defisit APBD Sumedang, malah dipaksakan DPRD tunjangannya harus naik.
“Seharusnya DPRD itu berpihak kepada rakyat, bukan mementingkan diri sendiri, bukan melarang untuk naik tunjangan tersebut, namun tolong lihat dulu kondisi anggarannya, bukan harus dibanding bandingkan dengan kabupaten lain, bahwa kabupaten lain itu tunjangan sudah pada naik, tolonglah lihat kondisinya, dampak dari defisitnya APBD Sumedang sangat besar, intinya rakyat pun sangat merasakan sulitnya mencari nafkah,” jelasnya.
Masih kata Abah Jip, jelang tahun 2018 akan benar benar terasanya, kondisi iklim politik panas, diperparah lagi dengan situasi anggaran yang bisa dikatakan sekarat alias Kabupaten Sumedang sepertinya akan bangkrut.
“ Lihat saja nanti, tahun 2018 akan seperti apa Kabupaten Sumedang ini?, serba sulit itu pasti, suhu politik makin panas, lihat saja di dalam anggaran tahun 2018, bahkan bantuan keuangan dari pusatpun dikurangi, kenapa Sumedang jadi seperti ini?,” ujarnya.
Sementara, dikatakan Kepala Bidang Anggaran pada BPKA Kabupaten Sumedang, Maman Nurachman,  menjelaskan, dengan situasi keuangan daerah yang memang diakui defisit untuk tahun 2018, namun demikian Kabupaten Sumedang keuangannya akan normal kembali setelah adanya bupati baru di tahun 2019.
“Pada intinya dana perimbangan itu tidak sebesar apa yang ditargetkan dari awal berkurang 2%, pada saat di RKPD diasumsikan naik 2%, pada peraturan baru disampaikan di APBN bahwa pendapatan itu berkurang 2%, dan hal itu berpengaruh terhadap anggaran belanja, disamping itu juga ada biaya biaya yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan pilkada dan itu mempengaruhi terhadap belanja normal,” jelas Maman, saat dikonfirmasi Korsum, Jumat (6/10), melalui telepon genggamnya.
Untuk Pilkada di tahun 2018 itu, jelas Maman, KPU dianggarkan Rp 11 miliar, kemudian untuk Panwas Rp 5 miliar dan ditambah biaya pengamanan, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap APBD Sumedang.
“ Selain itu, ada juga tindak lanjut temuan BPK, dan juga ada kewajiban kewajiban yang harus dibayar di tahun 2018 sebesar Rp 31 miliar dalam bentuk kegiatan, setiap tahun anggaran Kabupaten Sumedang sangat mengandalkan keuangan dari pusat, ketika pusat mengurangi lungsuran dananya, otomatis akan sangat terasa, karena PAD Sumedang sekitar Rp 360 miliar dari pajak dan retribusi, sementara APBD Kabupaten Sumedang sebesar Rp 2,6 triliun, jadi untuk tahun 2019 akan normal kembali dengan bupati yang baru,” katanya lagi.**[Dady]