Kota, Korsum
Sejumlah kepala SKPD mengeluh banyaknya kegiatan yang ditangguhkan karena anggarannya terseok-seok disedot Pilkada. Namun, menurut Sekda Sumedang, Zaenal Alimin, Pemda Sumedang mau tak mau harus memprioritaskan anggaran untuk Pilkada.
Sebab, Pilkada itu harus dilakukan yang berkaitan dengan estapet kepeminpinan, bahkan program yang sudah disepakati dalam rencana jangka panjang dan menengah.
“Adanya Pilkada itu tidak diposisikan sebagai program yang menggangu, tapi justru program yang harus disukseskan dalam 5 tahun ke depan,” kata Sekda, di ruang kerjanya, Jumat (13/10).
Oleh sebab itu, lanjutnya, bagaimana mengatur kegiatan yang lain dan tidak terlepas menyusun yang prioritas, dimana beberapa kegiatan untuk tahun 2018 adalah kegiatan yang sipatnya mendesak atau emergensi sehingga wajib dilaksanakan.
“Anggaran Pemda terganggu Pilkada hingga banyak menganggu kegiatan SKPD itu, maka harus melihat kegiatan apa yang tertunda. Apakah kegiatan itu yang prioritas tapi tidak bisa dilakukan, atau kegiatan yang bukan prioritas,” tandasnya.
Setelah 2018 dan memasuki tahun 2019, maka RPJMD selanjutnya. Sekda memastikan APBD Sumedang akan stabil kembali tidak terseok-seok karena untuk Pilkada sekitar Rp 29 miliar ditambah untuk Panwas sekitar Rp 6,5 miliar termasuk biaya pendukung dan pengamanan.
Seperti dilansir koran ini edisi sebelumnya menyebutkan, tahun anggaran 2018, APBD Sumedang disinyalir bakal sekarat akibat besar pasak daripada tiang. Sebab, tidak hanya besar anggaran belanja pegawai yang tak seimbang pendapatan daerah, namun ada anggaran Sumedang yang disedot dengan jumlah angka signifikan.

Tak hanya disedot untuk Pilkada, namun diperparah dengan kenaikan tunjangan anggota DPRD yang tidak tepat waktunya. Alhasil, beberapa kegiatan disejumlah SPKD  ditangguhkan bahkan sama sekali tidak ada kegiatan akibat anggaranya dikurud. Padahal, kenaikan tunjangan dewan bisa ditunda jika kemampuan keuangan Pemda belun normal.**[yf saefudin]