Kota,
Korsum
Sejumlah kepala SKPD
mengeluh banyaknya kegiatan yang ditangguhkan karena anggarannya terseok-seok
disedot Pilkada. Namun, menurut Sekda Sumedang, Zaenal Alimin, Pemda Sumedang
mau tak mau harus memprioritaskan anggaran untuk Pilkada.
Sebab, Pilkada itu harus
dilakukan yang berkaitan dengan estapet kepeminpinan, bahkan program yang sudah
disepakati dalam rencana jangka panjang dan menengah.
“Adanya Pilkada itu tidak
diposisikan sebagai program yang menggangu, tapi justru program yang harus disukseskan
dalam 5 tahun ke depan,” kata Sekda, di ruang kerjanya, Jumat (13/10).
Oleh sebab itu,
lanjutnya, bagaimana mengatur kegiatan yang lain dan tidak terlepas menyusun
yang prioritas, dimana beberapa kegiatan untuk tahun 2018 adalah kegiatan yang sipatnya
mendesak atau emergensi sehingga wajib dilaksanakan.
“Anggaran Pemda
terganggu Pilkada hingga banyak menganggu kegiatan SKPD itu, maka harus melihat
kegiatan apa yang tertunda. Apakah kegiatan itu yang prioritas tapi tidak bisa
dilakukan, atau kegiatan yang bukan prioritas,” tandasnya.
Setelah 2018 dan memasuki
tahun 2019, maka RPJMD selanjutnya. Sekda memastikan APBD Sumedang akan stabil
kembali tidak terseok-seok karena untuk Pilkada sekitar Rp 29 miliar ditambah
untuk Panwas sekitar Rp 6,5 miliar termasuk biaya pendukung dan pengamanan.
Seperti dilansir koran
ini edisi sebelumnya menyebutkan, tahun anggaran 2018, APBD Sumedang disinyalir
bakal sekarat akibat besar pasak daripada tiang. Sebab, tidak hanya besar
anggaran belanja pegawai yang tak seimbang pendapatan daerah, namun ada
anggaran Sumedang yang disedot dengan jumlah angka signifikan.
Tak hanya disedot untuk
Pilkada, namun diperparah dengan kenaikan tunjangan anggota DPRD yang tidak
tepat waktunya. Alhasil, beberapa kegiatan disejumlah SPKD ditangguhkan bahkan sama sekali tidak ada
kegiatan akibat anggaranya dikurud. Padahal, kenaikan tunjangan dewan bisa ditunda
jika kemampuan keuangan Pemda belun normal.**[yf
saefudin]
0 comments:
Post a Comment