Kota, Korsum
Sedikitnya 11 camat yang baru dilantik bupati dalam SOTK kemarin, namun hampir dua bulan lebih para camat itu masih tak kunjung dilantik Pejabat Pembuat AktaTanah. Hal tersebut memicu reaksi anggota DPRD menyayang Tupoksi BPN yang seolah mengulur-ulur waktu pelantikan camat itu.
“Meskipun bukan komisi A, namun saya selaku dewan menyayang sikap BPN yang hingga hari ini belum melantik ke-11 camat itu. Saat ini, pekerjaan  akte tanah makin numpuk dikantor kecamatan belum ditandatangai lantaran camatnya belum dilantik PPAT, “kata anggota dewan Dede Suarman di IPP, Selasa (3/10).
Terhambatnya pelayanan terhadap masyarakat lanjutnya, merupakan bukti makin menurunya kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Memang semua ada proses, namun di jaman modert yang serba komputer ini, menuntut pelayanan yang cepat dan tepat seiring meningkatnya sosial ekonomi dimasyarakat. 
Diakui Camat Sumedang Selatan Herry Dewantara diruang kerjanya, Rabu (4/10)  dirinnya belum dilantik PPAT. Namun kata dia, sudah ada kordinasi dengan BPN bahwa di minggu ini akan ada pelantikan PPAT, karena pelantikan itu harus ada Bintek dulu dan hasilnya dilaporkan ke kanwil BPN Jabar.
“Jika pelayanan pertanahan diwilayah kota, tidak terlalu repot karena banyak notaris. Jika dari camat terlambat, maka bisa ke notaris tergantung kebutuhan konsumen. Namun mungkin bagi camat yang ada didaerah, pasti kerepotan karena ke notaris itu harus ke kota, “ujarnya.
Senada Camat Jatinangor Sarif Badar dikantor KPU, Jumat (6/10). Kata dia,  yang keluarkan SK PPAT itu Kanwil Provisi Jabar dan camat berharap secepatnya. Namun mungkin ada prosedur dan SOP yang harus ditempuh sehingga camat ini saat ini belum dilantik PPAT.
“Tapi mudah-mudahan secepatnya 11 camat yang kemarin dirotasi itu dilantik PPAT. Untuk sementara ini, semua pelayanan pembuatan akta tanah yang datang dari desa harus tertunda dulu,” sebutnya.
Diakui Kabag Tapem Asep Uus,  diruang kerjanya, Selasa (3/10) mengaku pihak terus lakukan upaya kordinasi dengan Kanwil BPN Jabar terkait pelantikan PPAT. Sebab menurut dia,  sudah melaksanakan Bintek dan hasilnya diusulkan ke kanwil, bahkan masih menunggu SK yang merupakan kewenangan kanwil itu.
“Kami hanya memvalitasi sehingga belum bisa menyebutkan ada kendala soal pelantikan PPAT itu. Kami juga sering mempertanyakan ke BPN Sumedang, tapi tetap tidak bisa menjawab karena ranahnya Kanwil. Kami juga berharap camat baru itu selang sehari dilantik bupati, maka dilantik juga PPAT-nya,” katanya.
Namun lagi-lagi pihak BPN sulit ditemui, Jumat (6/10). Saat itu sejumlah wartawan hendak ditemui Seksi Hubungan Hukum Mariman, tapi malah dia melalui Satpam suruh wartawan menghubungi bagian Hubungan Umum. Lucunya, bagian hubungan umum itu tidak ada dikantornya.**[yf saefudin]