Kota, Korsum
Dampak sosial Waduk jatigede bukan saja masih terkatung-katung belum tuntas terkait penyelesaian konvensasi kepada warga OTD. Bahkan lebih parah lagi,  sampai saat ini nasib warga OTD (Orang Terkena Dampak)  Desa Cijengjing Kecamatan Jatigede  sama sekali tidak tersentuh yang namanya konvensasi.
Hal itu diungkapkan Koordinator OTD, Jaya Albani di IPP, Jumat (6/10). Kata dia, segala permasalahan OTD Waduk Jatigede  yang dibayar atau diberi konvensasi oleh pemerintah itu  mengacu kepada Permendagri, Kepres dan Perpres.
Namun ternyata, Samsat Jatigede dan BPKP sama sekali tidak menyentuh kepada  60 KK OTD warga Cijengjing untuk memberikan konvensasi. Padahal jelas, OTD itu hukumnya wajib dibayar seperti halnya OTD desa lain  yang mengacu kepada aturan yang sama yakni Permendagri, Keppres dan Perpres.
Anehnya lagi, lanjutnya, ke-60 OTD Cijengjing itu waktu itu sama-sama dengan desa genangan lain didata oleh BPKP dan Sampat. Namun kenapa hanya OTD Cijenjing yang sama sekali tidak mendapat konvensasi?.  Meskipun berkali-kali diusulkan, tapi hingga  saat ini tidak pernah digubris baik oleh Samsat maupun BPKP.
“Kami selaku koordinar OTD menghimbau pemerintah baik BPKP maupun Samsat agar segera berikan hak konvensasi ke 60 KK OTD Cijengjing. Namun sampai saat ini dari  Samsat belum ada kabar beritanya,  padahal dalam buku samsat yang telah dikeluarkan tertulis akan menyelesaikan segala permasalahan OTD,” tandasnya.
Apakah Samsat itu hanya untuk membendung terhadap dampak sosial yang tak mau dibereskan. Padahal menurut Jaya, honor Samsat itu informasinya diatas Rp 200 miliar, tapi belum belum ada kejelasan apakah Samsat itu sudah bubar atau belum?.
“Kami berharap baik kepada Pemda Sumedang maupun pemerintah pusat untuk dampak sosial OTD Cijengjing segera realisasikan. Sebab, yang kena dampak sosial itu ada aturannya yaitu Kepres, Perpres maupun Permendagri dan semua OTD sudah didata termasuk OTD Cijengjing,” tuturnya.

Ditempat yang sama, Sekda Sumedang, Zaenal Alimin, di ruang kerjanya, Jumat (6/10) mengatakan. Pemda Sumedang sudah menyusun RKPD tahun 2018 dimana sudah mengusulkan ke provinsi dan ke pusat termasuk sudah masuk ke RKPD online. Namun pengusulan tersebut tidak perdesa, bahkan pengusulan itu sudah dilakukan ditahun sebelumnya.**[yf saefudin]