Kota, Korsum
Belakangan ini muncul protes warga soal masih adanya alat milik Provider atau Base Transiever Station (BTS) di atas tower e-RKS. Padahal warga itu sudah layangkan surat  kepada Pemda Sumedang agar alat (BTS) yang sudah habis masa sewanya diturunkan dari atas tower.
Namun ditegaskan Kabag Humas Setda Sumedang, Asep Tatang, BTS di tower E-RKS tidak akan diperpanjang masa sewanya.  Saat ini kata dia, masih ada dua alat milik profaeder yang belum habis masa sewanya, sedangkan yang satu alat (BTS) sudah habis masa sewanya yakini Telkomsel.
Eksekusi penurunan alat yang sudah habis sewanya, bukan kewenangan E-RKS. “Kemarin, ada perintah pimpinan harus merespon keberatan masyarakat. Kecamatan dan kelurahan ditugaskan menangkap aspirasi meminta BTS yang sudah habis sewanya tidak diperpanjang, sementara yang belum habis, diperbolehkan,” tutur Asep di ruang kerjanya, Jumat (3/11).
Namun jika ada aspirasi towernya juga minta dibongkar lanjut dia, tower itu tidak bisa dibongkar karena  ada ijinya. Yang dimaksud masyarakat , stop tower itu disewakan lagi  kepada Profaeder Seluler (BTS), sebab ijin hanya untuk antene e-RKS bukan untuk BTS.
Saat ini masih ada dua BTS yang masih belum habis masa sewanya Yakni  XL dan Indosat sementara Telkomsel sudah habis sewanya. “Saya hanya melihat aspek ijin tower, tapi kaitan keberadaan alat profaeder (BTS) di tower itu, disaat pemasangan alat itu saya tidak mengikuti,” ujarnya.
Bukan ada duplikasi ijin sebut Asep, tapi ada penyalahgunaan ijin tower karena ijinnya hanya satu untuk Radio. Secara teknis, para pemilik BTS akan mengumpulkan bukti bahwa dari aspek kontruksi tidak akan berbahaya karena penyewa juga tidak mau ambil resiko. karena kontruksi untuk BTS diangkap kuat.
“Saat ini kontruksi tower E-RKS sedang proses pengujian dinas terkait, apakah aman atau tidak?. jika ternyata tidak aman, maka alat yang berada diatas akan diturunkan. Namun khawatiran  soal petir karena tower, justru di atas tower itu ada alat untuk menangkap petir,” katanya.
Namun dengan adanya protes warga itu, lanjutnya, akibat keterlambatan pihak pemerintah merespon aspirasi warga. Padahal seharusnya, sebelum khawatiran itu muncul, maka harus ada penanganan cepat dan tepat.
Turunkan BTS 
Isi surat yang dilayangkan kepada Pemda Sumedang beberapa waktu lalu, warga mempertanyakan masih adanya alat Transmisi (BTS) milik Provider di tower e-RKS. Sebab adanya BTS itu tidak seijin warga lingkungan, sehingga diminta BTS di tower e-RKS segera diturunkan.
“Sesuai perjanjian, jika sudah habis sewanya, alat BTS  Telkom akan diturunkan. Namun semenjak surat itu dilayangkan, ternyata alat BTS yang sudah habis sewanya itu masih tetap tidak diturunkan sehingga muncul anggapan bahwa sewa BTS itu diperpanjang,” ujar sumber dari lingkungan DPRD. Namun sumber itu minta tidak disebutkan namanya, Kamis (2/11).
Isi surat itu juga lanjut dia, warga minta bukti fisik perjanjian kerjasama antara Pemda dengan para Provider. Sebab, hingga saat ini, warga itu belum mengetahui isi kerjasama itu. warga juga minta jaminan Pemda tentang kekhawatiran, keamanan dan kenyaman selama masa sewa itu belum berakhir.

“Sudah jelas menolak, tapi malah sewanya diperpanjang. Warga mengijinkan tower itu hanya untuk E-RKS, tapi menolak jika tower itu disewakan kepada Provider Seluler, sehingga diduga ada ijin duplikasi. Ijinnya untuk e-RKS tapi disalahgunakan yakni disewakan ke Profaeder untuk BTS,” tandasnya.**[yf saefudin]