Rancakalong, Korsum
Isu santer, Camat Rancakalong, Kamis kemarin (9/11), diperiksa Pidsus Kejaksaan Negeri Sumedang terkait penggunaan anggaran Kecamatan Tanjungsari tahun 2016. Bahkan sebelumnya, Kejaksaan sudah lakukan pemanggilan beberapa orang saksi  terkait dugaan Tipikor anggaran itu.
Ditemui dikantornya, Jumat (17/11), Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang, Wargo, menyebut kurang tahu persis persoalannya. Namun dia membenarkan adanya pemanggilan Camat Rancakalong itu yang saat ini ditangani Penyidik Pidsus.
“Selagi ada laporan, kita angkat yang penting bekerja. Bahkan saya waktu di Kejaksaan Bengkulu, tidak tanggung dua orang camat sekaligus dimasukan penjara, malah camat masih aktif. Sebelumnya, kita kasih tahu hati-hati dan transparan terhadap penggunaan keuangan negara,” ujarnya.
Masih ditempat yang sama, Kasi Pidsus, Yusep Adhiyana, membenarkan hal itu. Kata dia, Kamis kemarin (9/11) telah melakukan pemeriksaan terhadap Camat Rancakalong terkait anggaran Kecamatan Tanjungsari. “Betul dugaan Tipikor itu sedang diproses tim Penyelidikan Kejaksaan,” tandasnya singkat.
Kabag Hukum Setda Sumedang, ditemui dikantornya, Jumat (17/11), sedang tugas luar. Namun hal itu dibenarkan Kasubag Bantuan Hukum, Yan Mahal Rizzal, bahwa Camat Rancakalong telah diperiksa Kejaksaan (Pul Data Pul Baket) terkait anggaran Kecamatan Tanjungsari 2016 yang diduga merugikan keuangan negara.
“Camat itu pernah konsultasi ke Kabag Hukum soal pemanggilan Kejaksaan. Namun Tupoksi Bagian Hukum ini hanya memberikan konsultasi dan bantuan hukum, manakala kalimat memberikan itu jika ada permohonan pendampingan dari si terperiksa,” ujarnya.
Sementara, Camat Rancakalong, Suherman, mengaku dirinya telah diperiksa Kejaksaan terkait penggunaan anggaran Kecamatan Tanjungsari. Namun kata camat, tidak tahu siapa orang yang telah melaporkan kepada Kejaksaan Negeri Sumedang.
“Memang saya sudah dipanggil pihak Kejaksaan melalui surat panggilan. Di Kejaksaan ditanya terkait masalah anggaran Kecamatan Tanjungsari yang waktu itu saya selaku camatnya. Mungkin ada yang melaporkan, tapi tidak tahu siapa orangnya yang melaporkan,” ujar dia di ruang kerjanya, Selasa (14/11).
Ditanya wartawan masalah ijin tower?, Camat mengaku hanya merekomendasi permohonan warga. Kata dia, yang memberi ijin tower itu Dinas Perijinan, sementara camat hanya melanjutkan permohonan karena sebelumnya tower itu sudah ada ijin warga.
“Kebanyakan yang tidak setuju warga yang didalam, tapi warga yang setuju banyak yang diluar. Tapi itu silahkan karena bukan saya yang memberi ijin, tapi Dinas perijinan. Sebab saya waktu menjabat Camat Tanjungsari sudah kirimkan surat ke Dinas Perijinan minta ijin itu ditinjau ulang. Berani teken karena sudah ada 30 warga yang sudah teken, bahkan persyaratannya sudah lengkap,” ujanya.

Suherman menegaskan kembali, bahwa saat dirinya berani tandatangan karena sudah ada tandatangan 30 warga, Rt dan Rw-nya termasuk kadesnya, dan saat itu persyaratannya memang sudah lengkap.**[Yf. Saepudin]