Kota, Korsum
Satreskrim Polres Sumedang terus melakukan pendalaman terkait kasus dugaan korupsi retribusi tower pada tahun 2012 yang merugikan keuangan negara lebih dari Rp 700 juta. Sehingga untuk mengetahui ada tidaknya kerugian negara tersebut, Polres Sumedang meminta bantuan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan).
Menurut Kapolres Sumedang, AKBP Hari Brata, melalui Kasatreskrim AKP Dede Iskandar, bahwa kasus dugaan korupsi retribusi tower tersebut, saat ini masih dalam pemeriksaan BPKP. "Saat ini masih lidik (penyelidikan). Kami masih menunggu hasil laporan dari BPKP yang saat ini sedang melakukan pemeriksaan," tuturnya, saat dikonfirmasi Korsum, di Mapolres Sumedang, Jumat (17/11).
Diakui Dede, Satreskrim Polres Sumedang, sudah meminta secara resmi kepada BPKP untuk segera turun ke Sumedang. Dan beberapa waktu lalu BPKP sudah turun dan masih melakukan pemeriksaan. "Saat ini tim dari BPKP sudah turun dan masih tahap pemeriksaan dengan memanggil sejumlah saksi. Nanti setelah keluar hasil audit dari BPKP, hasil audit itu akan kami jadikan dasar untuk proses pengungkapan kasusnya," pungkasnya.
Sementara, informasi yang didapat Korsum di lapangan, terkait dugaan tindak pidana korupsi retribusi tower yang merugikan negara Rp 700 juta tersebut, BPKP sudah memanggil beberapa saksi untuk dimintai keterangan. Dan dalam kasus tersebut informasi yang didapat Korsum, dua orang pejabat eselon 2 dan beberapa pejabat eselon 3 Kabupaten Sumedang ikut diperiksa oleh BPKP.**[Acep Shandy]