Kota, Korsum
Pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol (Humpro) Setda Sumedang dan PWI Sumedang bertempat di Aula Cakra Buana di Gedung Induk Pusat Pemerintahan (IPP) Kabupaten Sumedang, dibuka secara resmi oleh Bupati Sumedang, H. Eka Setiawan, Jumat (15/12).
UKW ini diikuti oleh sekitar 30 orang wartawan dari berbagai media, baik cetak maupun elektronik lokal dan regional. Sementara tim penguji dari Dewan Pers Provinsi Jawa Barat.
Bupati Sumedang, H. Eka Setiawan, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas diselenggarakannya uji kompetensi bagi para awak media ini. Diharapkan para pewarta ini dapat memberikan informasi yang jelas dan berimbang sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia No 40 tahun 1999 tentang Pers.
“Mudah-mudahan kegiatan ini dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang jurnalistik, sehingga dapat menyampaikan informasi yang tepat kepada masyarakat,” ujar Bupati usai membuka secara resmi UKW.
Tahun 2018 mendatang, kata Bupati, Kabupaten Sumedang akan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah serentak. Oleh karena itu, media massa diharapkan dapat memberikan informasi yang berimbang dan tidak menimbulkan gejolak atau kegaduhan politik.
“Insyaallah saya pun bermaksud maju kembali dalam kontestasi Pilkada nanti bersama para bakal pasangan calon lainnya yang sudah mempersiapkan diri sejak beberapa waktu lalu,” katanya.
 Sementara, lanjutnya lagi, tahun 2019 mendatang Kabupaten Sumedang pun akan menghadapi Pemilihan Legislatif, dimana para kader Partai Politik Kabupaten Sumedang akan berlaga memperebutkan 50 kursi di Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang.
Disinggung PNS bermain politik, baik yang memiliki jabatan ataupun tidak, bupati mengatakan akan memberikan sanksi, namun pada kenyataannya di Kabupaten Sumedang PNS bisa dikatakan masih kondusif.
“Nanti akan jadi perhatian pada fase fase berikutnya ketika PNS bermain politik, dan kalaupun ada pelanggarannya, nanti kita lihat pelanggarannya seperti apa dulu, baru sanksi akan Diberikan,”tegasnya.
Sementara, Ketua KPU Sumedang, Hersa Santosa, menjelaskan, terkait dengan pelaksanaan Pilkada serentak di tahun 2018 mendatang, bahwa pada pelaksanaannya kampanye nanti para Paslon sudah tidak bisa membuat reklame politik terkait pasangannya, karena KPU Sumedang sudah menyiapkan reklame/baliho untuk setiap Pasangan Calon (Paslon).
“Ketika nanti ada temuan bahwa ada Paslon yang membuat baliho sendiri, maka akan ada sanksi yang akan diberikan oleh KPU Sumedang, sebab hal tersebut sudah disepakati oleh semua Paslon dan memang didukung anggarannya. Dalam pemasangan baliho oleh KPU nantinya akan ditempat sesuai dengan aturan KPU,” ujarnya, Jumat (15/12).

Lebih jauh Hersa menjelaskan, di masa tenang nanti, apa yang sering terjadi sebelumnya di Pilkada bahwa sering ada permainan Money politic. Atas dasar tersebut, ketika terjadi kembali nanti di masa tenang ada Money Politic, maka, baik yang memberi ataupun yang menerimanya akan sama sama kena sanksi pidana.**[Dady]