Kota, Korsum
Sebagai implentasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016  tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang ditindak lanjuti dalam bentuk Keputusan Bupati Nomor 700/KEP/205-BAPPPPEDA/2017 tentang Pembentukan Tim Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Pemerintah Kabupaten Sumedang telah berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan tanpa adanya pungutan liar.
“Pungutan Liar (pungli) adalah fenomena sosial yang terjadi diseluruh pelosok tanah air dan sudah melanda pada pelayanan publik. Pungli bukan hanya menjadi perhatian masyarakat Sumedang saja, tetapi sudah juga perhatian masyarakat dunia,” ujar Inpektur pada Inspektorat Kabupaten Sumedang, H. Subagio, Selasa (28/11) di Gedung IPP.
Menurutnya, aparatur pemerintah dituntut untuk meemahami serta memiliki kesadaran kolektif untuk taat  pada aturan-aturan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pencegahan terjadinya praktek pungli pada aparatur pemerintah
“Kehadiran pemerintah sebagai public service dituntut untuk mengakselerasi pencapaian tujuan pelayanan publik dengan memenuhi penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan demi terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dengan memusuhi segala tindakan yang berbau pungli,” ujarnya lagi.
Subagio menegaskan, pungutan liar adalah musuh bersama. Segala bentuk pungutan liar harus secepatnya diberantas secara tegas. Dengan keberadaan program Saber Pungli, diharapkan kebiasaan-kebiasaan buruk dalam melayani masyarakat sudah tidak ada lagi. Dan harus ada sanksi yang diterapkan kepada oknum yang mencoba melakukan pungutan liar dalam bentuk apapun.
“Saya harap, siapa pun oknum yang melakukan pungli, agar diberikan tindakan yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan,” tegasnya usai Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Sumedang Tahun 2017.
Sosialisasi yang dihadiri oleh unsur Forkopimda, unsur SKPD, para Camat, Lurah serta Kepala Desa se-Kabupaten Sumedang dalam rangka mencegah pungutan liar pada Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan terhadap masyarakat.

“Saya harap para aparat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sumedang agar dapat mengimplementasikan aturan yang telah ditetapkan dalam menjalankan tugas serta dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa ada pungutan liar,” tandas Subagio.**[Hendra]