Kota, Korsum
 Informasi di lapangan bahwa seluruh tenaga pendidik honorer yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumedang akan melayangkan Surat Penugasan kepada tenaga pendidik non PNS tertanggal 22 Januari 2018. Hal tersebut, membuat heran berbagai kalangan sebab Disdik baru menurunkan SK di tengah perhelatan pilkada 2018, sehingga melibatkan ribuan tenaga pendidik lewat suatu keputusan Bupati Sumedang yang dilimpahkan ke dinas pendidikan.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik), Sonson Nurikhsan, ada ribuan tenaga pendidik yang akan diberi penghargaan berupa surat keputusan penugasan tenaga pendidik non PNS.
"Mereka para tenaga pendidik non PNS yang sudah terlunta-lunta sejak agustus 2017 lalu menggeruduk IPP, oleh karena itu mereka akan mendapat SK kepala dinas, atas kewenangan bupati dilimpahkan kepada kepala dinas untuk penugasan bagi tenaga honorer yang bersumber dari dana bos," ujar Sonson, saat ditemui Korsum, di ruang kerjanya, Jumat (19/1).
Nantinya, lanjut Sonson, sebanyak empat ribuan TPG non PNS, atas limpahan dari bupati akan punya surat penugasan, dasar pertimbangan honorer NUPTK untuk mendapatkan sertifikasi atau tunjangan profesi guru atau kalau di swasta sesuai dengan ketentuan jam mengajar.
Dirinya juga mengatakan, bahwa tidak ada masa berlaku pada SK penugasan tersebut selagi tidak ada perubahan kebijakan. Selain itu yang menerima SK penugasan tersebut hanya diperuntukkan sekolah yang berada di cakupan dinas pendidikan Kabupaten Sumedang
"Untuk masa berlaku itu tidak ada, sebab mulai tahun ini ketika nanti hari senin pun itu sudah sah milik mereka, kecuali kalau ada perubahan kebijakan dari kepala daerah. Jadi nanti ada dua gelombang antara tanggal 22 dan 23 januari, kemudian untuk tanggal 24 itu ada  evaluasi anggaran 2017 dan sosialisasi anggaran 2018," lanjut Sonson.
Jadi mereka yang mendapat SK penugasan itu merupakan titi mangsa sejak limpahan kewenangan masuk ke bos, guru mata pelajaran, guru kelas, guru TK, guru SD, guru SMP, data mereka harus termasuk semua dalam verifikasi validasi terhitung desember 2016.
Kalau dulu kan untuk honor TPG itu atas perjanjian kerja Kepsek ama yang bersangkutan, dulu namanya surat tugas kepala sekolah, nah sekarang awal tahun 2017 jadi ada usulan dari kepala daerah dan akhirnya lewat verifikasi validasi kan itu ada datanya siapa saja TPG yang berada di lingkungan Disdik, maka diambil yang tahun 2016 ke bawah, melalui pertimbangan keputusan kepala daerah.
Saat disinggung terkait keputusan yang dikeluarkan disdik di tengah perhelatan pilkada 2018, Sonson menegaskan tidak ada hubungannya dengan situasi politik yang sedang menghangat saat ini di Sumedang.
"Tentu saja sama sekali tidak ada kaitannya dengan pilkada, ini kami berdasarkan permendikbud tahun 2016 melayu verifikasi validasi data TPG yang sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari pada tahun 2017. Yang menerima kan banyak mencapai ribuan sehingga baru selesai tahun ini" tuturnya.
Selain itu dirinya membeberkan standar nilai honor yang diberikan kepada TPG jika mereka sudah mendapat SK Penugasan dari Disdik
"Berdasarkan permendikbud tentang bos, moratorium akhir desember 2016 maksimal 15% dari bos sekolah, untuk honor dari jumlah bos dari sekolah itu tidak boleh lebih dari 15% dibagi dengan  jumlah guru honorer yang ada di sekolah tersebut. Jadi tidak boleh lebih dari 15% sebab kalau lebih itu akan mengganggu anggaran lainnya, misalkan kita ambil contoh, pengadaan buku porsinya hanya 20% kalau melebihi angka tersebut itu akan mengambil anggaran yang lain.
Oleh sebab itu, saya sedang merumuskan berapa standar yang harus ditetapkan untuk honor TPG ini, jadi harapannya standar umum standar dasar, standar pemerataan harus berdasar jam mengajar, standar biaya untuk honorer pun sebagian ada yang dari APBD,” katanya.
Sementara, Ketua Komisi A DPRD Sumedang,  Jajang Heryana, berharap tenaga honorer diberikan pencerahan terkait UU ASN, Permendiknas. “Dalam UU ASN tidak ada namanya honorer jadi tidak tahu nasib honorer kedepanya mau bagaimana?. Lalu SK penugasan yang akan diberikan kepada tenaga honorer jangan dijadikan alat politik. Sebab karunya honorer diiming-imingi angin surga d bobodo wae,” ujar Jajang.
Dikatakan Jajang, pihaknya mendorong ASN yang bermain politik menjelang Pilkada untuk tetap netral, sebab kalau ada yang bermain politik praktis akan dilaporkan ke Bawaslu. “Bagi para pejabat ASN jangan bermain api bisi kaduruk dan bagi tenaga honorer sebaiknya menunggu dan berjuang di pusat untuk mengawal perubahan UU ASN, supaya berpihak kepada tenaga honorer,” jelasnya.**[F.Arif]