Atang Setiawan, DPRD Mengutuk Kinerja Bupati

Kota, Korsum
Pemberian Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan No. 814.1/KEP.820-DISDIK/2017 tentang Penugasan Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang terhadap 3.999 tenaga pendidik dan tenaga kependidikan non PNS yang terhitung mulai tugasnya sampai dengan Desember 2016, akhirnya berbuntut panjang.

Komisi A DPRD Sumedangpun lantas mengundang Bupati Sumedang, Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan Setda, Kepala Dinas pendidikan Sumedang, Ketua PGRI Sumedang, Kepala BKPSDM, dan Kabag Hukum Setda.

Namun yang hadir hanya Kepala BKPSDM beserta Sekretaris dan Kasubag Perundangan pada Bagian Hukum Setda Sumedang. Tak ayal ketidak hadiran Bupati dan Kepala Disdik membuat Komisi A geram.

“DPRD mengutuk kinerja Bupati Sumedang dan Kepala Dinas pendidikan karena sudah melecehkan undangan DPRD,” tegas Atang Setiawan, Selasa (23/1) di ruang Paripurna DPRD Sumedang. Menurut Atang, kebijakan yang diambil Bupati kemarin yang mengeluarkan surat penugasan yang tidak jelas dan arah penyelesaiannya juga belum pernah ada pembicaraan dengan DPRD membuatnya kecewa.

“Kita ini kelihatannya tidak ada artinya di mata Bupati. Ini surat formal yang disampaikan oleh DPRD. apalagi kejadian ini di saat-saat seperti ini, dimana kita juga mempunyai kepentingan selain melaksanakan fungsi pengawasan secara rutin. Ini sangat sensitif,” ujarnya.

Ketua Komisi A DPRD, Jajang Heryana mengatakan, hari Senin (29/1) melalui pimpinan DPRD akan melayangkan surat interpelasi kepada Bupati. Mudah-mudahan ada tanggapan serius nanti dari Bupati karena hari ini, disaat nasib warga Sumedang berharap menjadi CPNS tidak dapat dituntaskan.
“Kami berkeyakinan, pemberian SK penugasan tersebut adalah pemberi harapan palsu dari Bupati beserta jajaran Dinas Pendidikan kepada masyarakat sehingga iming-iming ingin dipilih jadi kepala daerah lagi,” tandasnya.

Sementara di tempat terpisah Sekretaris Dinas Pendidikan, Unep Hidayat menuturkan, latar belakan pemberian SK ini karena pihaknya merasa sayang kepada para pendidik non PNS yang sering melakukan demo tapi tida ada penyelesaian.

Kecuali itu juga, sudah ada surat rekomendasi yang ditandatangani Ketua DPRD Sumedang tanggal 16 Februari 2017 agar Bupati segera melegalformalkan tpegawai sukwan, menaikan insentif honor yang sejak tahun 2004 hingga 2017 masih tetap sebesar Rp 125 ribu. “Justru kami hanya menindaklanjuti rekomendasi Dewan ,” tandas Unep.

Selain itu juga melaksanakan SK Bupati No. 800 tahun 2017 tertanggal 5 Juni 2017, lalu Permendikbud No. 3 Tahun 2017 dan Permendikbud No. 2017 soal juklak juknis BOS tahun 2017. “Isinya sudah jelas. Siapa yang berhak menerima honor sesuai juklak juknis BOS. Kemudian batas penggunaan dana BOS sebesar 15 persen dari total dana BOS yang diterima sekolah untuk membayar honor,” terangnya.

Unep menegaskan, ini murni amanat Permendikbud, tidak ada urusan dengan politik. “Kami jangan dimasukan ke ranah politik. Ini rahah eksekutif. Kami ini profesional. Kalau momen disebut tidak tepat, ya mau kapan lagi membagikannya. Nanti kalau dibagikan pada masa kampanye, akan berbeda. Ini kan belum penetapan, belum ada calonnya,” pungkas Unep [Hendra]

Posting Komentar

0 Komentar