ASN Tak Netral, Sangsi Diskualifikasi Menanti


Kota, Korsum
Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) jelang pemilu dan pemilukada wajib hukumnya. Hal itu sesuai dasar atau aturan yang berlaku. Hal itu disampaikan Ketua Komisi A DPRD Sumedang, Jajang Heryana, Jumat (9/2), di ruang kerjanya.
Dikatakan, ASN/PNS harus menjaga netralitas sesui Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan  peraturan pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang, peraturan pemerintah nomor 53tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil.
“Jadi, netralitas PNS sangat diperketat prosesnya akan dipersingkat dalam pilkada. Kalau ditenggarai ada pelanggaran Bawaslu berkoordinasi dengan KASN, KemenpanRB dan Kemendagri untuk selanjutnya ASN bersangkutan dapat diberhentikan sementara,” jelasnya.
Sebelumnya, Polemik Netralitas ASN yang terjadi di Sumedang beberapa waktu lalu menjadi perbincangan publik. Pantauan Korsum di lapangan, banyak yang mempertanyakan netralitas ASN di tahun politik seperti pilkada, dan sampaimana batasan ASN dalam keterlibatannya di Pilkada, apakah benar-benar menyalahkan aturan atau hanya dipandang dalam etika ASN.
Dirjen Politik Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri RI, Bahtiar mengungkapkan jika pada umumnya Netralitas ASN sudah diatur dalam suatu UU sejak jauh-jauh hari. Dirinya pun mengaku sering terjadi perdebatan terkait dengan netralitas ASN di lingkungan instansi pemerintah.
"Tentu saja ASN ini terkondisikan, ini selalu saya diskusikan dan sering debat saya ini. Sebab surat edaran susah banyak, UU juga sudah banyak. Jadi ASN itu tidak ada kompromi harus netral saya tegaskan,” tutur Bahtiar, saat ditemui sejumlah wartawan, Senin (5/2), di aula Islamik Center, Jalan Kutamaya nomor  55 Kabupaten Sumedang.
Bahtiar mengatakan, meskipun pada umumnya ASN terlibat dalam politik praktis, justru yang harus dikejar adalah yang mengkondisikannya atau dalam arti pasangan calon atau calon tertentu yang memanfaatkan fungsi dari ASN tersebut. Bahkan tak tanggung-tanggung, menurutnya sanksi bisa berupa diskualifikasi pasangan calon.
"Saya selalu bilang, tidak fair kalau kita mengejar ASN-nya, karena dalam UU pilkada diatur bahwa pasangan calon yang mengkondisikan ASN, TNI, Polri menjadi tidak netral, itu yang harus kita tangkap. Makannya saya berpesan kepada KPU dan Bawaslu, itu kan sanksinya bisa diskualifikasi,” bebernya.
"Sebagai contoh, saya sebagai staf di kementerian nih pasti takut sama orang yang punya kekuatan seperti calon kepala daerah. Besok dia jadi kepala daerah, bisa berhenti saya jadi kepala dinas atau berhenti jadi camat,” lanjut Bahtiar.
Jadi, kata Bahtiar, menurutnya para ASN terkondisikan oleh keadaan, sehingga dia terpaksa oleh keadaan hingga dia memilih tidak netral. Oleh karena itu, peran Panwaslu dalam hal ini adalah menangkap, mendiskualifikasi pasangan calon yang mengkondisikan ASN, TNI,  Polri itulah yang harus kita lakukan,” sebut Bahtiar.
Lebih jauh, Bahtiar mengatakan, bahwa ASN itu terkesan lemah tidak punya kekuatan sehingga dikhawatirkan jika mereka netral mereka akan terjebak pada mutasi jabatan yang selalu dikhawatirkan di lingkungan para ASN.
"Jujur saja, para pegawai itu tidak berdaya dia. Sebab di daerah-daeeah tertentu yang kita temukan, kalau dia netral, tidak akan jelas nasib dia lima tahun kedepan,kan itu yang selalu mereka takutkan. Coba banyak kan kepala daerah yang mengkondisikan hal-hal seperti itu, sehingga mereka berada pada kesimpulan itu, berarti dikondisikan kan jelas itu,” paparnya.**[F.Arif]

Share on Google Plus

About Koran Sumedang

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Post a Comment