PIK Sumut Sepakat Untuk Tiga Kelurahan


 Kota, Korsum
Paku Indikatif Kewilayahan (PIK) seharusnya dibagikan ke setiap desa berdasarkan usulan skala prioritas. Namun dengan alasan bahwa desa punya Dana Desa, maka berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan Sumedang Utara yang gelar Kamis (8/2), sepakat PIK tahun ini diberikan hanya untuk tiga kelurahan.
Hal itu, disampaikan Ketua Tim Penyelenggara Musrenbang, Kohar, kepada koran ini, Kamis (8/2). Sejak awal, kata dia, kesepakatan ini  sudah disampaikan kepada 10 desa pada Musrenbang desa sebelumnya. Tahun ini merupakan tahun politik, sehingga terjadi penurunan signifikan terhadap angka PIK yang hanya sekitar Rp 566 juta.
Dengan demikian, lanjutnya, angka PIK yang kecil itu disepakati untuk membangun insfrasuktur wilayah di tiga kelurahan dengan masing–masing angka, Kelurahan Kota Kaler sekitar Rp 166 juta, Kelurahan Talun sekitar Rp 200 juta sementara Kelurahan Situ sekitar Rp 200 juta.
“PIK Sumedang Utara tahun kemarin mencapai angka sekitar Rp 1,2 miliar, tapi tahun ini menurun tajam hanya sekitar Rp 566 juta. Meskipun PIK tahun ini untuk tiga kelurahan, namun usulan skala prioritas dari 10 desa tetap diusulkan ke PI SKPD, termasuk akan dimasukan dalam Pokir Dewan,” ujarnya.
Pantauan koran ini diacara Musrenbang, acara itu dihadiri Muspika bahkan hadir pula beberapa anggota DPRD dapil 6. Meskipun dinyatakan sepakat PIK untuk tiga Kelurahan, namun tetap ada desa yang mengeluh.
Seperti diusulkan delegasi Musren Desa Sirnamulya, Wawan Juhaya, yang mengklaim bahwa usulannya itu merupakan masalah krusial yaitu menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Sehingga jika usulannya itu tidak akomodir, maka banyak masyarakat yang akan terancam kelaparan.
“Ada beberapa irigasi yakni Legok satu dan dua yang saat ini kondisi salurannya nyaris putus, hingga petani merasa terancam tidak bisa menanam padi karena irigasi itu tidak bisa menyalurkan air ke lahan sawah milik warga. Kami mempersilahkan dari Pagu mana saja, asalkan secepatnya,” tandasnya.
Sementara menurut anggota DPRD, Asep Ely Gunawan, menyebutkan, musrenbang merupakan kegiatan yang sangat penting, salah satu bagian proses perencanaan pembangunan termasuk proses penganggaran. Terlebih saat ini ada regulasi yang mengatur cara–cara  pembangunan wilayah.
“Jika tahun ini usulan desa tidak bisa terakomodir dalam Pagu Indikatif Kewilayahan, maka bisa masuk  ke Pagu Indikatif Kecamatan atau ke pagu lintas sektoral yang masuk di setiap SKPD,” tandasnya.**[yf saefudin]

Share on Google Plus

About Koran Sumedang

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Post a Comment