Cimalaka, Korsum
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa. Dan BPD harus dapat membangun komunikasi yang harmonis serta bersinergi dengan pemerintah desa.
Menurut Camata Cimalaka, Asep Aan Dahlan, secara umum BPD mempunyai kewenangan membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, serta menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
“Mengimplementasikan kewenangan tersebut jangan berlebihan, tetapi harus berlandaskan norma peraturan perundang-undangan,” kata Asep Aan usai melantik Anggota BPD Periode 2018-2024 tingkat Kecamatan Cimalaka, Rabu (7/3) di Aula Kecamatan Cimalaka.
Asep Aan meminta BPD bekerja penuh tanggungjawab sesuai fungsi dan tugasnya. karena sebagai unsur pemerintahan desa, Kepala desa dan BPD merupakan mitra sehingga harus membangun komunikasi, koordinasi, konsultasi dan bekerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembinaan masyarakat.
“Kepala Dsa dan BPD harus menjalankan pengelolaan keuangan desa, baik ADD maupun DD, sesuai dengan prosedur dan mekanisme agar dapat lebih efektif, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan,” tandasnya.
BPD juga diminta menggalakan upaya pemberdayaan seluruh komponen yang ada di desa sehingga akan mendorong terwujudnya kemandirian desa, baik dari aspek sosial maupun aspek ekonomi.
Dalam kerangka grand strategy pembangunan daerah, yaitu desa mandiri yang mencerminkan kemauan masyarakat desa yang kuat untuk maju serta dihasilkannya karya desa dan kemampuan desa untuk memenuhi kebutuhannya.
“Maka, Kepala Desa dan BPD dituntut untuk mampu menumbuhkembangkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan desa,” pungkas Asep Aan.**[Hendra]