BPIH 2018 Diprediksi Naik


Kota, Korsum
Pada tahun 2018 ini, Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan pengenaan pajak biaya ibadah haji sebesar 5% kepada seluruh negara yang menyelenggarakan ibadah haji di tanah suci.
Menurut Kasi Urusan Haji Kemenag Sumedang melalui JFU Bidang Data, Deliar Rizal, kebijakan penerapan pajak 5% tersebut, tentunya akan berdampak terhadap besaran BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) di Indonesia, termasuk Kabupaten Sumedang.
“Kalau ditambah dengan pajak 5 persen, maka kemungkinan kenaikannya sekitar Rp 900 ribuan dari BPIH tahun lalu. Tapi ini belum fix, kami masih menunggu informasi lebih lanjut,” katanya, Kamis (1/3) di ruang Humas Kemenag Sumedang.
Namun Begitu, kata Deliar, untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2018 ini, ada penambahan dan peningkatan pelayanan kepada seluruh jemaah haji selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Diantaranya, penginapan setara bintang tiga dan full makan selama melaksanakan ibadah haji.
“Sebelumnya makan dijatah hanya untuk beberapa hari yang difasilitasi pemerintah. selebihnya para jemaah harus merogoh kocek sendiri untuk makan,” terangnya.
Selain harus membayar penerapan pajak 5 persen, ungkap Deliar, para jemaah pun sekarang ini harus mengeluarkan cost tambahan untuk perjalanan ke embarkasi, pergi dan pulangnya.
“Ini sangat disayangkan sekali. Pemerintah daerah tidak mengalokasikan anggaran untuk pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dari embarkasi. Padahal dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sudah jelas disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib memfasilitasi komponen-komponen diluar BPIH,” jelas Deliar didampingi Kabag Humas Kemenag, H. Hasan Bisri.
sementara kuota haji Sumedang tahun 2018 ini, lanjut Deliar, masih mengacu kepada kuoat tahun lalu, yaitu 873 orang.
“Unuk kuota haji ini kami pun masih menunggu Keputusan Kemenag RI. Bisa bertambah atau mungkin juga berkurang,” tukasnya.
Sebelumnya, penambahan biaya perjalanan ke dan dari embarkasi yang dibebankan kepada para jemaah haji ini pun dikeluhkan oleh Forum KBIHI Kabupaten Sumedang.
"Karena ini amanat undang-undang, saya harap pemerintah daerah dapat merealisasikannya," ujar Hj. Aam Salamah dari KBIH Intania usai audiensi dengan Komisi C DPRD Sumedang, Senin (26/2).
Aam menuturkan, karena anggaran dari pemerintah daerah tidak ada, maka dengan sangat menyesal forum komunikas KBIHI harus mengajukan permohonan ke DPRD untuk memungut biaya tersebut ke jamaah," tuturnya.
Aam menjelaskan, selama ini jamaah haji asal Indonesia merupakan jamaah terbanyak di dunia dan selalu mendapat apresiasi dari pihak Kerajaan Arab Saudi karena dinilai paling tertib.
“Karenanya, kami minta bantuan DPRD agar Pemkab Sumedang dapat merealisasikan UU Nomor 13 tahun 2008 tersebut,” ujarnya.
Sementara, anggota Komisi C, Dede Suwarman mengatakan, pihaknya akan mendorong Pemkab Sumedang agar dibuatkan Perda sebagai tindaklanjut undang-undang tersebut.
"Namun, meskipun belum ada peraturan daerahnya, bisa langsung dilaksanakan. Pemkab Sumedang harus menganggarkan dan itu tidak menyalahi aturan karena amanah undang-undang," pungkasnya.**[Hendra]

Share on Google Plus

About Koran Sumedang

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Post a Comment