Dinyatakan Tidak Ada Pelanggaran Oleh Inspektorat Sumedang, Panwaslu Ajukan Banding Ke Bawaslu Provinsi Jabar

Kota, Korsum
Sebagai mana  banyak  diberitakan  beberapa  media masa terkait pernyataan Inspektorat  Kabupaten Sumedang yang  menyatakan  bahwa Kepala Dinas Pendidikan Sumedang H. Sonson  Nurikhsan tidak  melakukan pelanggaran ASN, membuat  panwaslu kabupaten Sumedang  geram karenanya  pihak  bawaslu  Sumedang  melakukan banding. Hal itu dikatakan koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Pannwaslu Kabupaten  Sumedang,  Ade Sunarya baru baru ini. 

Dikatakan Ade,  seharusnya Inspektorat memberikan jawaban tertulis sebelum berkoar dimedia  massa." Saya  menyayangkan dan merasa  tidak dihargai atas sikap  Inspektorat yang tidak  membalas  surat kami  tekait dugaan  pelanggaran netralisas ASN yang dilakukan Kadisdik Sumedang. Alih alih inspektorat malah  memberikan  keterangan ke media massa  sebelum  membalas surat dari kami,"kata  Ade diruangkerjanya, Senin (11/3).

Lebih jauh Ade mangatakan, selama ini pihak Inspektorat sedang membentuk tim khusus pencari fakta untuk masalah dugaan pelanggaran tersebut. 
"Bahkan, Inspektorat mengirim dua staf nya untuk meminta barang bukti dari kami. Setelah itu,  sampai sekarang belum ada kabar" Jelasnya. 

Ia mengaku kaget  setelah mendapatkan informasi dari media masaa,  yang menyebutkan tidak terjadi pelanggaran netralitas ASN,  pada pelaksanaan pemberian SK Penugasan Honorer pada beberapa waktu lalu itu. 

Ade menjelaskan, pihaknya tidak mempermasalahkan balasan surat dari Inspektorat,  tapi yang jelas,  pihaknya akan naik banding,  terkait penyataan Inspektoran di salah satu surat kabar itu, dengan dalih belum  penetapan calon bupati pada waktu itu. 

 "Saya sudah berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Barat terkait penanganan pelanggaran,  dan Bawaslu juga menyebutkan bahwa kasus ini sudah masuk ke ranah pelanggaran netralitas ASN,  kendati pada waktu itu, belum ada penetapan pasangan calon bupati," ucapnya. 

Bahkan dengan jelas,  Ade menyebutkan Undang-undang netralitas ASN Nomor 5 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa ASN dilarang menghadiri deklarasi bakal calon kepala daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut parpol. 

" Dan bahkan diperkuat dengan UU Nomof 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan gubernur, bupati dan wali kota,  PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil,  PP  Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan jiwa korps dan kode etik Pegawai Negri Sipil serta peraturan lainnya," jelas Ade. 

Langka selanjutnya,  Ade akan melayangkan surat rekomendasi kepada Bawalu Provinsi Jawa Barat,  terkait putusan Inspektorat tersebut. 

"Kami akan banding,  kemarin saya sudah konsultasi dengan Bawaslu Provinsi,  nantinya provinsi akan meneruskan ke Komisi ASN," tegasnya.  

Sejumlah pihak  menyayangkan  sikap  lnspektorat  Kabupaten  Sumedang yang dinilai terlalu  tegesa-gesa mengambil keputusan dan menyampaikan pernyataan ke media massa.Sebagian warga Sumendang Aditya (36)  menyatakan sudah  memprediksi  atas  keputusan  inspektorat  terkait  masalah  tersebut. "Sudah  dapat diprediksi terkait  sikap Inspektorat tersebut, maka saya berharap  dan setuju Panwaslu  Sumedang  untuk terus berjuang  menegakan  kebenaran dan melakukan  banding , semoga  Panwasu berhasil." Harapnya **(F. Arif)
Share on Google Plus

About Koran Sumedang

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Post a Comment