Guru di Yayasan Guna Cipta Ngeluh, Honor Berbulan Bulan Belum Dibayar


Cimanggung, Korsum
Sudah berbulan bulan lamanya, baik guru SMK, SMA dan SMP Guna Cipta Cimanggung, hingga saat ini honornya belum dibayarkan. Padahal, dana BOS katanya selalu lancar diserap setiap tahunnya. Dan yang paling mengkhawatirkan ada guru SMP Guna Cipta, hingga sekarang kurang lebih setahun honornya belum dibayarkan. Hal ini, tentunya membuat para guru menjadi resah dan kesal.
“Sebelumnya, ketika Yayasan Guna Cipta masih dipimpin oleh pak Dahlan honor guru tidak ada permasalahan, karena memang tidak ada keterlambatan, namun ketika pak Dahlan telah wafat pada tahun 2016 lalu, sejak itu, honor guru selalu saja menjadi masalah hingga saat ini. Paling banyak guru yang belum dibayarkan honornya oleh pihak sekolah adalah guru SMP Guna Cipta, bahkan ada yang lebih dari delapan bulan belum dibayarkan,” ungkap sumber Korsum, yang meminta namanya tidak disebutkan, saat dikonfirmasi, Rabu (7/3).
Tidak hanya soal honor saja, kata sumber, realisasi BOS pun peruntukannya tidak transparan, bahkan ketika ada beberapa guru yang menanyakan terkait dengan BOS seolah olah ditutup rapat. Sehingga, dengan manajemen seperti ini, jelas membuat resah para guru.
“Kenapa kami mengatakan bahwa penggunaan dana BOS tidak transparan, karena ketika para guru meminta sesuatu yang menyangkut dengan kepentingan sekolah dalam mengajar selalu saja mengatakan, bahwa tidak ada keuangan, padahal kami tahu dana BOS selalu dicairkan, dan terakhir kemarin pada hari Kamis dan BOS dicairkan sebesar Rp 24 juta,” jelasnya.
Terkait hal tersebut, dibantah keras oleh Kepala SMK Guna Cipta, Tedi, bahwa keterlambatan pembayaran honor itu dikarenakan dana dari pusatnya belum cair, maka jelas berdampak kepada pembayaran honor guru.
“Anggarannya kan dari pusat, baik SMP, SMA dan SMK, kalau memang sekarang belum cair, karena kenyataannya dari provinsi dan pusat juga belum turun anggarannya. Anggaran untuk itu dari dana BPMU, kalau masalah honor itu ada ketentuannya, dan semua sekolah pun juga selalu ada permasalahan keterlambatan honor, bukan hanya di sekolah kami saja,” ungkapnya, saat dikonfirmasi Korsum, Jumat (9/3), melalui telepon genggamnya.
Tedi menambahkan, peruntukan honor itu sudah diatur dari provinsinya, maka pihak sekolah pun mengikuti kebijakan dari atas. Seandainya, kalau Yayasan memiliki dana talang, maka akan ditanggulanginya, maka dari itu, ada kebijakan kebijakan tertentu.
“Dan kami tidak bisa mengintimidasi karena pihak sekolah pun memiliki kebijakan kabijakan, pencairan BPMU ini kan setiap per enam bulan sekali dari bulan Januari sampai bulan Juni,” ujarnya.**[Dady]

Share on Google Plus

About Koran Sumedang

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Post a Comment