Kota, Korsum
Kemacetan diruas jalan kota Sumedang semakin tak terelakan. Makin numpuknya parkir kendaraan di lahan illegal, diperparah dengan keberadaan terminal bayangan yang semakin sulit ditertibkan. Namun Dishub seolah tak berdaya dengan alasan tak ada anggaran untuk menyediakan lahan legal.
Hal tersebut, merupakan isu permasalahan bidang perhubungan yang dibahas secara serius dalam Musrembang Forum SKPD dikantor Dinas Perhubungan, Selasa (27/3). Usai  Musrenbang, Kepala Dinas Perhubungan, Surrys Laksana Putra kepada koran ini, mengakui banyaknya lahan parkir illegal termasuk terminal bayangan.
Namun kata Surrys, pemerintah belum bisa bertindak tegas karena terkendala soal anggaran sehingga belum mampu menyediakan lahan pengganti lahan parkir illegal termasuk lahan pengganti terminal bayangan yang saat ini memadati sebagian ruas jalan di sudut pusat perkotaaan.
“Hampir setiap tahun Dishub mengusulkan pengadaan lahan baru untuk terminal angkot. Namun apa boleh buat, hingga saat ini usulan itu belum ada realisasinya. Sehingga beradaan terminal bayangan terus menjadi masalah karena badan jalan dijadikan terminal dan trotoal dijadikan lahan parkir illegal,” tandasnya.
Seharusnya kata dia,  Dishud, kepolisian dan Pol PP melakukan tindakan tegas, namun belum bisa dilakukan karena Sumedang sendiri belum bisa menyediakan lahan-lahan legal untuk pengganti lahan-lahan illegal. 
Surrys bantah jika jumlah angkot terus bertambah. Menurut dia, jumlah angkot tetap tidak ada penambahan berdasarkan kuota trayek. “Memang terlihat  banyak angkot baru, tapi itu peremajaan. Mobilnya baru tapi kuota trayeknya tetap karena banyak mobil angkot tua yang sudah tak layak dioperasikan,” ujarnya.
Sebab katanya lagi, jika ada penambahan jumlah angkot, maka harus dibicarakan dan prosesnya panjang. Justru saat ini banyak trayek yang kosong karena kendaraannya sudah tak layak jalan, tapi trayeknya masih berlaku. 
Ditempat yang sama, menurut kepala UPT KIR, Sule Sulaeman menyebutkan, dari jumlah angkutan kota yang ada di Sumedang masih ada angkot yang tidak melaksanakan  uji Kir sesuai ketentaun 6 bulan sekali, meskipun ada sangsi denda. Namun uji Kir itu hanya ditekankan kesadaran pemilik kendaraan.
“Delimatis jika Dishub melaksanakan opersari Kir tegakan aturan, dipastikan banyak angkot mogok jalan hingga berdampak kepada masyarakat. Maka dengan demikian, pihak Dishub juga akan dipermasalahkan,” ujarnya.**[yf saefudin]