Kota, Korsum
Dalam memantau persiapan proses pelaksanaan ibadah haji pada Agustus 2018 nanti, Komisi C DPRD Kabupaten Sumedang berkunjung ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang.
Komisi C ingin mengetahui sejauhmana perkembangan atau kondisi yang lebih detail mengenai pelayanan yang dilaksanakan Kementerian Agama terhadap terkait penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Sumedang, baik yang sifatnya positif maupaun kendala-kendala yang selama ini dirasakan.
"Pelaksanaannya harus sudah mulai tertib dan sinergi antara panitia serta harus saling pro aktif sehingga dipastikan tidak ada masalah menjelang keberangkatan," kata Ketua Komisi C, dr. Iwan Nugraha, beberapa waktu lalu.
Komisi C juga akan mendorong dibentuknya perda tentang ibadah haji yang dapat menambah kualitas pelayanan terhadap jemaah haji. Perda ini akan mengatur soal biaya transport Jemaah haji sejak mulai pemberangkatan hingga embarkasi ataupun sebaliknya.
"Perda ini nantinya memang akan memberi keberlangsungan pelayanan, perlindungan dan kepastian hukum," ujarnya.
Iwan Nugraha menjelaskan, pembentukan peraturan daerah ini sebagai amanat dalam UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan lbadah Haji. Pemerintah daerah ditugaskan untuk turut serta berperan dalam membantu suksesnya perjalanan haji. Perda ini juga harus dibuat sesuai dengan kemampuan daerah.
Sebagaimana diketahui dalam Pasal 35 UU 13 Tahun 2008 mengatur soal transportasi haji ke embarkasi dan dari dembarkasi. Hal tersebut diatur dalam perda termasuk dengan rinciannya.
"Jadi pengaturan keuangan untuk keberangkatan dari embarkasi tersebut memang merupakan amanat undang-undang yang harus dilakukan pemkab," terangnya.
Ditambahkan, biaya transportasi lokal ini sebelumnya dibebankan kepada Pemda serta memberikan bantuan dan subsidi untuk biaya ini. Namun, dengan dibuatnya perda tentang haji, maka APBD akan secara regular mengucurkan dana setiap tahunnya untuk biaya keberangkatan Jemaah haji dari dan ke embarkasi.
Penyelenggaraan ibadah haji kini diatur dengan UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Aturan ini telah memperjelas undang-undang sebelumnya, yaitu UU No. 17 tahun 1999. Dalam aturan yang baru ini, pemerintah sebagai pengelola harus memprioritaskan pada pembinaan, pelayanan, dan perlindungan sesuai dengan hak dan kewajiban jemaah haji.
Kepala Kemenag Sumedang, H. Hasen membenarkan penyelenggaraan ibadah haji meliputi juga dengan pembinaan terhadap Jemaah haji yaitu penyuluhan dan bimbingan. Selain itu, ada pula pelayanan yang meliputi administrasi dan dokumen serta asuransi.
Sesuai regulasi, penyelenggaraan ibadah haji sudah dilaksanakan dengan optimal. Hal ini terbukti selama kurun waktu dua tahun kebelakang, tidak ada pengaduan masyarakat baik selama pelayanan di tanah air maupun pelayanan di Arab Saudi. Pada tahun yang lalu, indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji secara Nasional mencapai 85,84%.
Hasen menyebutkan, sampai 6 Maret 2018, jumlah pendaftar haji di Kabupaten Sumedang sudah mencapai 8.819 orang, jika mengacu kepada kuota tahun 2017 lalu sebanyak 873 orang, maka pendaftar pertanggal 6 Maret 2018 diperkirakan akan berangkat pada tahun 2029.
“Untuk tahun 2018 ini, jumlah kuota haji Kabupaten Sumedang belum ada kepastian. Tapi kita masih mengacu kepada kuota tahun lalu, yakni 873 orang,” katanya.
Hasen menegaskan, hingga saat ini tidak ada kendala yang berarti dalam pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Sumedang. “Semuanya berjalan lancar sesuai regulasi yang ada,” tegasnya.
Hanya saja, lanjutnya, sejak tahun lalu Pemerintah Daerah tidak dapat melaksanakan kewajibannya mengalokasikan anggaran sesuai UU untuk memfasilitasi pemberangkatan ke embarkasi dan pemulangan dari embarkasi lantaran keterbasan APBD. **[Hendra]