Kota, Korsum
Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada tahapan kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati Sumedang pada Pilkada serentak tahun 2018 disoroti oleh Panwaslu Kabupaten, termasuk pemasangan di lokasi yang bersifat privasi seseorang. Hal itu, dikatakan oleh Komisioner Panwaslu Sumedang, Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Haidar Ustman.
Haidar menilai, Panwaslu belum bisa menindak jika terdapat salah satu APK terpasang di rumah milik sendiri. Mengingat KPU belum mengatur akan hal tersebut secara hukum.
"Terkait dengan APK yang dipasang di rumah-rumah, PKPU memang belum mengatur akan hal itu sebab itu menjadi hal privasi atau hak setiap orang akan miliknya. Memang setiap pemasangan APK apapun yang berada di wilayahnya, memang dikontrol oleh Panwas," tutur Haidar, saat dikonfirmasi di Kantor Panwaslu Sumedang, Rabu(28/2)
Dikatakan oleh Haidar, Panwas memang tidak bisa menindak APK di lingkungan rumah, namun jika rumah tersebut berada pada zona yang dekat dengan tempat terlarang (yang dilarang oleh KPU : tempat ibadah, sarana pendidikan dan institusi pemerintahan), maka Panwas tak akan segan untuk bertindak.
"Sampai saat ini kami masih melihat bahwa meskipun itu merupakan wilayah privasi di setiap rumahnya itu kami tidak bisa menyentuh ranah tersebut. Namun, kalau itu dipasang dalam wilayah terlarang, kami masih berpendapat kalau itu tidak boleh. Karena dalam hal ini kan, KPU mengeluarkan SK tempat yang boleh yang mana dan tempat yang dilarang tempat apa saja," katanya.
Selain itu,  dirinya juga menilai, ranah privasi seseorang jangan sampai dijadikan alasan klasik untuk dijadikan dasar memasang APK secara cuma-cuma di setiap rumah yang dekat dengan zona terlarang.
"Ketika ranah privasi itu dipakai oleh setiap orang sebagai hak, misalkan saya punya hak, karena ini privasi saya, ini rumah saya. Namun bisa dibayangkan ketika setiap calon atau tim pendukung calon memanfaatkan ranah privasi ini untuk memasang APK jenis apa pun sebanyak-banyaknya, hal itu tentu bisa dijadikan celah bagi timses calon," imbuhnya
Nah kemudian kalau itu sampai terjadi, lantas buat apa pengaturan jumlah pengaturan APK. Itu sudah tidak urgent lagi ketika memang ranah-ranah privasi itu dipakai oleh setiap timses calon.
Oleh sebab itu, dirinya meminta agar setiap calon atau timses jangan coba-coba main mengelabui Panwas terkait dengan APK ini. Mengingat Panwas telah mengetahui segala bentuk modus para kampanye timses calon terkait APK tersebut.
"Jadi yang dikhawatirkan oleh kita timses calon itu kan banyak, begitu juga dengan APK, ketika mereka mencari celah ke dalam ranah privasi seperti rumah, namun berada pada zona atau radius yang dilarang dipasang APK. Jadi jangan sampai mereka memakai trik tersebut sebagai payung hukum agar tidak ditertibkan oleh Panwas," tandasnya
Begitupun demikian, lanjut Haidar, hal ini dikatakan sebagai antisipasi agar APK terkesan tidak melebihi jumlah kuota yang sudah ditentukan oleh aturan KPU.
"Seperti contoh, satu rumah dipasang APK, kenapa rumah tetangganya  juga tidak dipasang, makin sini makin banyak sehingga APK terkesan melebihi jumlah yang diatur oleh KPU. Nah kalau kemudian itu dimanfaatkan oleh calon buat apa menurut saya. Jadi pada intinya ranah privasi itu boleh akan tetapi ranah privasi itu akan kembali apakah si jalur ranah privasi itu dilarang atau tidak," tukasnya
Lebih jauh dirinya menjelaskan mengenai boleh atau tidaknya suatu APK dipasang di rumah yang dilintasi zona terlarang. Terlebih tidak menutup kemungkinan akan ada timses calon yang menggunakan politik uang agar pemilik rumah mengamini hal tersebut secara langsung.
"Kalau dilarang, ya sampai hari ini kami melihat 'wayahna' itu tidak bisa. Bayangkan jika saja sepanjang jalan yang dilarang bisa saja dimanfaatkan oleh salah satu timses calon. Misalkan si pemilik rumah itu dikasih lah berapa, nah ketika itu terjadi, hal itu akan menjadi zona yang tentu tidak ada gunanya kalau diatur. Lebih lagi setiap baligo yang terpasang di zona itu atas dalil pribadi," jelasnya**[F.Arif]