Setiap Tahun Peserta BPJS PBI Terus Bertambah



Kota, Korsum
Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Sumedang terus bertambah setiap tahunnya. Peserta BPJS PBI tahun 2018 ini tercatat sebanyak 38.297 orang. Tahun 2017 lalu, jumlah peserta BPJS PBI ini terdata sebanyak 22.464 orang saja, sehingga terjadi penambahan sebanyak 15.833 orang.
"Pada tahun-tahun sebelumnya penambahannya hanya puluhan orang saja, tidak begitu signifikan," kata Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, Ida Marlaida, Jumat (9/3).
Awalnya, kata Ida, peserta BPJS PBI APBD merupakan peserta Jamkesda yang diintegrasikan dengan BPJS pada tahun 2014. Preminya dibayar dari APBD Kabupaten sebanyak 60 persen dan APBD Provinsi 40 persen.
Ida menjelaskan, berdasarkan Peraturan Bupati yang terbit tahun 2013 lalu, jumlah masyarakat miskin yang tidak termasuk kuota jamkesda provinsi saat itu sebanyak 110.578 orang atau disebut juga peserta JPKMM (Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin).
“Melalui program integrasi jamkesda ke BPJS, maka hingga tahun 2018 ini sudah ada 38.297 orang yang telah menjadi peserta BPJS PBI APBD. Sisanya, sebanyak 72.281 belum meniadi peserta BPJS,” jelasnya.
Selain karena keterbatasan dana APBD, belum adanya validasi atas angka kemiskinan ini membuat jumlah peserta PBI APBD sulit bertambah.
Kami harus memastikan dulusecara jelas, apakah sisa jumlah masyarakat miskin ini betul-betul miskin atau sudah berubah kaya. Makanya perlu ada validasi jumlah masyarakat miskin yang termuat dalam perbup tersebut," kata Ida.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, Retno Ernawati, membenarkan, hingga akhir Februari 2018, dari 1.132.459 jiwa jumlah penduduk Sumedang yang sudah menjadi peserta JKN BPJS baru sekitar 67% atau sekitar 755.069 jiwa.
 "Dari jumlah tersebut, 385.843 jiwa merupakan PBI APBN, 38.297 jiwa PBI APBD Kabupaten dan Provinsi, dan 330.929 JKN Mandiri. Artinya, 33% lagi atau sekitar 377.390 warga Sumedang yang masih belum terkaper JKN," ujarnya.
Retno mengatakan, sesuai dengan program UHC (Universal Health Coverage), pemerintah menargetkan pada tahun 2019, kepesertaan JKN Kabupaten Sumedang harus mencapai 95%.
Menurut Retno, biasanya masyarakat akan masuk menjadi peserta JKN bila yang bersangkutan telah jatuh sakit agar biayanya dapat diklaimkan ke BPJS.
"Tahun 2016, pemkab memiliki piutang Rp 6,6 miliar untuk peserta jamkesda. Dan tahun 2017 piutang Rp 2,5 miliar. Adanya penurunan ini dikarenakan sebagian perserta jamkesda sudah terintegrasi ke JKN sehingga biaya dapat diklaimkan ke BPJS," katanya.
Sementara, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, Asep Muldansyah menyebutkan, data PBI APBD ini tak hanya bertambah, melainkan juga berganti atau berubah karena beberapa faktor, seperti peserta JPKMM meninggal dunia, bekerja di perusahaan sehingga preminya dibayarkan perusahaan, dan juga berubah menjadi kaya.
Selain itu, terdapat juga jumlah peserta JPKMM yang berubah menjadi karyawan. Data ini cukup banyak mencapai sekitar 20 orang setiap bulannya. Data bulan Januari 2018, tercatat, sebanyak 14 orang keluar dari peserta JPKMM dan beralih menjadi peserta BPJS mandiri, serta pekerja dengan pembayaran premi oleh perusahaannya.
“Perusahaan yang mempekerjakan peserta JPKMM itu akan melaporkan kepesertaannya ke BPJS. Nanti akan terdeteksi, peserta ini sudah terdaftar sebagai peserta BPJS dari kategori PBI APBD. Lalu BPJS akan melaporkannya ke Dinas Sosial Kabupaten Sumedang agar orang tersebut dikeluarkan dari PBI APBD,” pungkasnya.**[Hendra]

Share on Google Plus

About Koran Sumedang

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Post a Comment