Kota, Korsum
Sedikinya, 700 warga Sumedang hingga saat ini belum memiliki e-KTP dari jumlah warga 836,757 wajib miliki e-KTP.  Sementara 37 ribu warga sudah melakukan rekam e-KTP, namun belum cetak blangko e-KTP. Disdukcapil hanya baru keluarkan Surat Keterangan atau Suket.
Hal itu diutarakan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Agus Rasjidi Seksarsyah diruang kerjanya, Senin (26/2). Sehari lanjut dia, Disduscapil hanya bisa cetak sekitar 300 keping blangko e-KTP, sementara pemohon hingga mencapai 600 orang, sisanya harus ditunda hingga besok.
“Ke-700 warga penduduk Sumedang itu dipastikan kondisinya sedang sakit, atau sedang berada diluar Sumedang sehingga belum sempat berangkat memohon e-KTP. Namun  optimis ke-700 warga yang  belum rekam e-KTP itu akan miliki fisik e- KTP ketika Pilkada serentak 27 Juni 2018 mendatang,” tandasnya.
Sebab, lanjut dia, Disdukcapil terus lakukan sosialisasi melalui media masa, termasuk surat edaran baik ke tiap desa maupun kecamatan. Sehingga target 836,757 cetak keping  blangko e-KTP  dipastikan akan tercapai 100 persen yang saat ini baru berhasil sekitar 97 persen.
Selalu Invalid
Agus juga tak menampik banyak warga yang sudah rekam e-KTP tapi datanya selalu invalid.  Pasalnya, kondisi peralatan pemotretan e-KTP ditiap kecamatan sudah tua keluaran tahun 2011. Akibatnya selalu invalid bahkan hingga 4 bulan  belum masuk ke silver pusat sehingga harus dilakukan direkam ulang di kantor Disdukcapil.
Seharusnya pelaratan di kecamatan diurus secara rutin. Namun masalahnya kata Agus,  pelaratan  dikecamatan itu merupakan barang bukti kasus korupsi e-KTP yang saat ini ditangani  KPK, sehingga tidak boleh diganti. Boleh ditambah namun harus dari APBD.
“Jika peralatan di tiap kecamatan ditambah, maka diperlukan anggaran sekitar Rp 52 miliar. Namun mau dari mana anggaran dari APBD sebesar itu?, biaya operasional Disdukcapil saja hanya Rp 1 miliar setahun. Untuk bayar internet kelabakang yang terkadang tagihannya naik,” ujarnya.
Padahal Disdukcapil sebagai pelayanan dasar yang seharusnya sarana dan prasarana memadai termasuk SDM-nya. Jika dibanding kabupaten lain seperti Disdukcapil Majalengka atau Subang, kedua kabupaten itu sudah mempunyai biaya operasional minimal Rp 5 miliar pertahun.**[yf saefudin]