Stop Pungli di SMP 2 Rancakalong


Rancakalong, Korsum
Adanya pungutan di SMPN 2 Rancakalong dianggap Pungutan Liar (Pungli). Sebab menurut orang tua siswa bahwa pungutan tanpa ada dasar hukum adalah Pungli, meskipun asalannya untuk karya wisata. Orang tua siswa meminta stop  praktek pungli sekolah itu.
Andi salah satu orang tua siswa kepada koran ini menyebutkan, karya wisata yang akan digelar Mei mendatang, dikomplen orang tua siswa. Sekolah itu ujug-ujug lakukan pungutan tanpa musyawarah komite dan orang tua siswa. Sebab, kata dia, seharusnya dasar hukum pungutan itu berita acara musyawarah.
“Adanya pungutan itu, orang tua siswa rencananya akan ramai-ramai datangi sekolah karena dianggap melanggar aturan. Jika karya wisata itu uangnya dari orang tua murid, menurut PP 16 tahun 2016 tentang komite, maka komite boleh memungut tapi melalui rapat orang tua siswa,” tandas dia, Kamis (22/2).
Disebutkan, sebelumnya sekolah itu lakukan pungutan untuk pengadaan bangku dan berikutnya pungutan lagi untuk pengadaan komputer. Namun kedua pungutan itu tak ada masalah, karena musyawarah komite dan orang tua siswa mengerti, memang perlu.
“450 orang tua siswa diberi surat untuk karya wisata ke Jakarta dengan biaya Rp 375 persiswa. Jadi, masalah di para orang tua siswa kelas 3 karena karya wisata hanya untuk kelas 1 dan kelas 2. Namun kenapa harus melibat kelas 3?, yang notabene akan keluar dan siap-siap ke SLTA,” kata Andi.
Seharusnya, sebelum surat edaran, rapat dulu komite dengan para orang tua siswa, sehingga dalam surat edaran bahwa pungutan itu berdasarkan hasil musyawarah. Lucunya lagi, surat edaran itu hanya ditandatangi ketua komite saja tanpa melibatkan ke-7 anggota komite.
Ditempat terpisah, diakui Amir anggota Komite bagian Sapras. Kata dia, awalnya pungutan untuk pengadaan bangku sebanyak 250 setel, karena sekolah masih kekurangan bangku. Pungutan untuk bangku itu tidak  dimasalahkan karena melalui musyawarah komite dan para orang tua siswa.
Tahun kedua, lanjutnya, komite minta lagi sumbangan untuk pengadaan komputer, dan pungutan itu juga tidak masalah  karena  melalui musyawarah mufakat komite dan para orang tua siswa. Pungutan untuk karya wisata ditalok orang tua siswa, tapi sekolah tetap bersikeras akan melaksanakan karya wisata.
Karena akan menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputen (UNBK) dan sekolah  tidak punya komputer. Sedangkan, kata Amir, jika  murid dibawa ngabring ke Sumedang, masalahnya keamanan. Maka orang tua murid sumbang lagi untuk pengadaan komputer.
“Namun disaat komite sedang mengumpulkan sumbangan untuk komputer, baru terkumpul setengahnya dari target bisa terdaftar UNBK.  Tiba-tiba sekolah lakukan pungutan lagi Rp 375 permurid untuk karya wisata ke Jakarta tanpa musyawarah  komite dan orang tua murid,” tandas Amir, di kantornya, Kamis (22/2).
Kepsek SMPN 2 Rancakalong, Dedi Sunardi, saat ditemui di kantornya, Kamis (22/2), dia sedang ke kantor Disdik Sumedang. Sementara kata seorang guru, Nanang mengelak bukan tidak ada musyawarah, tapi belum dilakukan. Surat yang disebar itu,  upaya agar tidak terlalu sering musyawarah. Artinya, mengijinkan atau tidak?.
Sebab, meskipun nanti orang tua murid mengijinkan, tetap akan musyawarah dan seandai tidak mengijinkan, maka tidak usah karya wisata itu. “Namun wajar jika ada orang tua murid yang mengakatan pungli. Tapi kami bukan pungli karena dalam surat itu hanya mengijinkan atau tidak,” ujarnya.**[yf saefudin]



Share on Google Plus

About Koran Sumedang

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Post a Comment