Kota, Koran Sumedang
Untuk kesekian  kalinya Himpunan Warga Pasar (Hiwapa) Sumedang  akan  melakukan aksi  masa.  Mereka akan mempertanyakan beberapa kasus  terkait kejelasan  hukum  pasar pusat perbelanjaan  Kabupaten  Sumedang (PPKS) atau pasar sandang. 

Dikatakan  ketua DPP  Hiwapa Asep Rohmat  Hidayat  didampingi penasihat Hiwapa dan Pembina Muhammad  Nur mengatakan, aksi  nanti akan mempertanyakanan  tentang kejelasan terkait beberapa masalah pasar yang dilaporkan selama kurang lebih  lima bulan november 2017 namun belum kunjung tuntas." Aksi damai nanti rencananya akan dititi beratkan ke  Indag, DPRD,  Polres dan IPP. Contoh masalah  HGB (hak guna bangunan) yang  sampai saat ini belum ada kejelasan dari pihak  Pemkab Sumedang dan Pengembang. Maka kita  nanti akan  buka-bukaan disana." jelas Asep di kediamannya Selasa(10/4).

Adapun jumlah massa yang  akan dilibatkan aksi tergantung kebutuhan. Ia menilai pihak  yang berwenang belum serius dalam menangani kasus besar seperti  ini."  Saya khawatir jika kasus-kasus hukum disumedang tidak  segera di bereskan akan menjadi Preseden buruk bagi  penegak hukum,"jelasnya

Ia berharap  pemerintah  yang besih sebab, tata laksana pemerintahan yang baik (good governance) adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan."

Good governance  menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi menekankan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan pihak swasta. Good governance juga berarti implementasi kebijakan sosial-politik untuk kemaslahatan rakyat banyak, bukan hanya untuk kemakmuran orang-per-orang atau kelompok tertentu,"pungkasnya **(F. Arif)