Sumut, Korsum
Belum lama ini, pembangunan beberapa kios dan rumah di atas tebing di pinggiran Sungai Cipeles, tepatnya di Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara (Sumut), masih leluasa beraktifitas. Padahal, selain menjadi sorotan banyak warga juga kegiatan tersebut melanggar Garis Sempadan Sungai (GSS) maupun Garis Sempadan Jalan (GSJ).
Dikonfirmasi Korsum, Kamis (5/4), Lurah Talun, Zeni Iwa Permana, didampingi Kepala Seksie Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban pada keluarahan Talun, Budi Permana, menjelaskan, bahwa permasalahan berdirinya kios dan rumah tersebut yang dibangun ditebing sungai Cipeles itu memang sangat dekat jalan kabupaten yang kesehariannya juga selalu macet.
“Namun ketika dihampiri oleh petugas kelurahan untuk mempertanyakan legalitas kepemilikan tanah dan ijin yang lainnya, ternyata kios kios tersebut sudah memiliki sertifikat yang diterbitkan pada tahun 2007, dan rumah yang sekarang dibangun di tebing sungai Cipeles itu juga memiliki sertifikat yang diterbitkan pada tahun 2010,” aku Zeni, saat dikonfirmasi Korsum, di ruang kerjanya.
Adapun untuk ijin yang lainnya, kata Zeni, seperti IMB tidak ada. Maka dengan dasar itu, dikordinasikanlah dengan pihak Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang, lalu pihak Pol PP Kabupaten pun turun ke lapangan dan setelah itu pemilik kios dan rumah dipanggil dalam satu ruangan, yang dihadiri juga oleh pihak Dinas PUPR Kabupaten Sumedang khususnya bidang Tata Ruang, Kelurahan Talun dan Kecamatan Sumedang Utara.
“Dari pertemuan tersebut, keluarlah solusi bahwa pihak pemilik kios dan rumah itu memberikan pernyataan di atas materai, yang isinya bahwa ketika terjadi sesuatu, maka pemilik kios dan rumah tersebut, tidak akan menuntut ganti rugi kepada pemerintah Kabupaten Sumedang,” ungkapnya.
Hal itu, dibenarkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang, H. Asep Sudrajat, saat dikonfirmasi Korsum, Jumat (6/4). Bahwa terkait dengan permasalahan kios yang berjejer dan rumah yang berdiri diatas tebing sungai Cipeles itu sudah melanggar sempadan sungai ditambah lagi didepannya pun jalan kabupaten.
“Sudah kami panggil antara pemilik kios dan pemilik rumah yang dibangun dipinggir jalan, ketentuannya memang kios dan rumah tersebut sudah melanggar garis sempadan sungai (GSS) dan garis sempadan jalan (GSJ), maka pemilik kios dan rumah tersebut sama sama membuat pernyataan bahwa keduanya tidak akan menuntut ganti rugi kepada pemerintah kabupaten Sumedang ketika terjadi force majeure (bencana) yang diakibatkan oleh alam karena kelalaian,” ungkapnya, di ruang kerjanya.
Masih kata Kasat Pol PP, yang menjadikan dirinya heran dan bertanya tanya, kenapa juga bisa terbit sertifikat?, padahal kalau melihat kondisinya tanah tersebut adalah tanah tebing.
Dikonfirmasi Korsum, Jumat (6/4), Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang, Sony Nurgahara, mengaku pihaknya sudah memberikan surat teguran kepada pemilik kios dan pemilik rumah tersebut, dan menjelaskan secara aturan pelanggaran yang terjadi.
“Kami sudah melakukan pemeriksaan pada tanggal 22 Januari 2018 ke lokasi bangunan toko yang terletak dijalan Talun Keluarahan Talun Kecamatan Sumedang Utara. Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan di lapangan ada beberapa temuan, bahwa toko tersebut sudah memiliki IMB yang dikeluarkan oleh pihak Kecamatan Utara, namun IMB tersebut dicabut kembali dua hari selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2018,” kata Sony.
Lebih jauh Sony menjelaskan, berdasarkan ketentuan Permen PU Nomor 26 tahun 2015 tentang penetapan Garis Sempadan Sungai (GSS) dan Garis Sempadan Danau (GSD) menjelaskan bahwa telah melanggar GSS yang seharusnya paling sedikit berjarak sepeluh meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai didalam kawasan perkotaan.
“Lalu berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun 2009 tentang GSJ bahwa jarak dari tepi badan jalan tidak kurang dari 7,5 meter yang dimaksud adalah bahwa setiap orang dan/atau Badan Hukum dilarang mendirikan bangunan bangunan pada ruang dalam jarak GSJ,” jelasnya.**[Dady]