Cimalaka, Korsum
Untuk meningkatkan pengawasan partisipatif sesuai slogan Bawaslu saat ini, Bersama Rakyat Awasi Pe
milu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu, Panwaslu Kecamatan Cimalaka mengelar Rapat Koordinasi dengan stakeholder Kecamatan Cimalaka dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Kamis (4/4) di aula Pusdai Kecamatan Cimalaka
Menurut Ketua Panwaslu Kec. Cimalaka, Dadang Iskandar, personil panwas yang terbatas tidak memungkinkan segala hal yang terjadi di Kecamatan Cimalaka bisa terawasi. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dalam pengawalan suara tidak sekadar datang dan memilih, tetapi juga melakukan pengawasan atas potensi adanya kecurangan yang terjadi, serta melaporkan kecurangan tersebut kepada Pengawas Pemilu terdekat, yaitu Pengawas Pemilu Desa, atau datang langsung ke sekretariat panwaslu kecamatan cimalaka Jl. Tanjungkerta Cimaaka No. 118, dekat dengan SMAN 1 Cimalaka.
“Disana juga ada ruang khusus untuk ngobrol pemilu. Masyarakat yang mau tau tentang peraturan perundang-undangan terkait pilkada 2018 silahkan datang kesekretariat kami,” katanya.
Pada setiap tahapan Pilkada yang sedang berjalan, ada ruang partisipasi yang bisa dilakukan masyarakat bersama Bawaslu. Ada kepedulian masyarakat agar Pilkada berjalan secara jujur dan adil, sekaligus menciptakan pemimpin yang memiliki legitimasi kuat.
“Ketika Pilkada hanya menjadi ajang seremonial politik belaka yang menafikan partisipasi masyarakat, maka tidak ada pembelajaran politik yang baik bagi demokrasi. Makanya pengawasan partisipatif mesti dimaknai sebagai ruang pembelajaran politik bagi semua warga negara, dan sekaligus sebagai upaya mengawal hak dasar rakyat, yaitu agar hak suara tersalurkan dengan baik dan benar,” ujar Dadang.
“Ketika masyarakat terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif, berarti sudah adanya kesadaran politik rakyat untuk terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada,” imbuhnya.
Komisioner Panwaslu Kecamatan Cimalaka Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Idrus Supriatna menuturkan, rakor ini juga dimaksudkan sebagai langkah preventif terhadap berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran pemilu dan membangun pemahaman yang menyeluruh bagi masyarakat terhadap proses pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2018 yang berkualitas dan berintegritas.
“Kami telah menyepakati nota kesepahaman agar pelaksanaan Pilkada, khususnya di Kecamatan Cimalaka bisa berjalan dengan amandan lancar,” pungkasnya.
Yang telah menyepakati nota kesepahaman Pilkada damai, diantaranya Pengawas Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan, Pemerintah Kecamatan Cimalaka, Kepolisian Sektor, Pemerintah Desa Sekecamatan Cimalaka, Tim Sukses/Koordinator Kecamatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Sumedang, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Ormas/OKP se-Kecamatan Cimalaka.**[Hendra]