Kota, KORAN SUMEDANG
Terhitung sampai 31 Maret 2018 lalu, Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang pada triwulan I Tahun Anggaran 2018 telah terealisasi sebesar Rp 559.356.748.766,49 atau baru mencapai 23,31% dari target sebesar Rp 2.399.792.562.078,29.
Menurut Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupatan Sumedang, H. Ramdan Ruhendi Dedy, pendapatan daerah merupakan sumber pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten.
"Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan/dana transfer dari pemerintah pusat dan lain-lain pendapatan daerah yang sah,’’ katanya, Selasa (10/4), usai Rapat Evaluasi Pendapatan Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2018 di Aula Tampomas Gedung IPP Sumedang.
Ramdan menuturkan, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, rincian target pendapatan daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2018 meliputi Pendapatan Daerah sebesar Rp 2.339.792.562.078,29, Pendapatan Asli Darah sebesar Rp 424.731.807.788,29, Dana Perimbangan sebesar Rp 1.637.498.528.446, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp 337.562.225.844.
Pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, lanjut Ramdan, telah terealisasi sebesar Rp 100.259.369.330,49 dari target sebesar Rp 424.731.807.788,29.
“Dana perimbangan telah terealisasi sebesar Rp 408.104.965.636 dari target Rp 1.637.498.528.446,00, atau sekitar 24,92%, dan untuk lain-Lain pendapatan daerah yang sah yang bersumber dari dana bagi hasil provinsi belum terealisasi atau 0% dari target sebesar Rp 119.868.882.884,” ujarnya.
Ditempat terpisah Plt. Sekda Kabupaten Sumedang, H. Sanusi Mawi mengatakan, dalam rangka pelayanan otonomi daerah, pemerintah daerah dilengkapi dengan seperangkat kemampuan pembiayaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain lain pendapatan daerah yang sah.
“Pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pegelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah memiliki peran yang cukup penting dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas dan program-program pembangunan,” katanya.
Dikatakan, seluruh aparatur pemerintahan harus mengoptimalkan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan, terutama pendapatan asli daerah. Ini bisa menjadi pendapatan yang berkontribusi terhadap APBD Kabupaten Sumedang dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Saya sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada SKPD yang telah mampu mencapai target sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan. Bagi SKPD yang belum mencapai target, agar segera melakukan upaya-upaya yang lebih optimal lagi sehingga seluruh target pendapatan daerah dapat segera terealisasi,” ujarnya.
Rapat tersebut dihadiri oleh para kepala SKPD, camat, unsur perbangkan, notaris serta tamu undangan lainnya.**[Hendra]