Kota, KORAN SUMEDANG
Sebagai upaya menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel dan transparan, perlu adanya pengendalian terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban yang sejatinya dilaksanakan secara tertib, terkendali, efektif serta efisien.
Demikian diungkapkan Pjs. Bupati Sumedang, H. Sumarwan Hadisoemarto, pengendalian atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan beserta staf telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
“SPIP bertujuan untuk memberi keyakinan memadai bahwa penyeenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif. Melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,” ujarnya, saat Pelatihan Pengembangan Model Perencanaan Audit Berbasis Risiko serta Pengukuran dan Penilaian Pencegahan Fraud pada Instansi Pemerintah Daerah, Jumat (13/4) di Gedung Negara.
Sumarwan menuturkan, lingkungan pengendalian (pimpinan dan pegawai) harus menciptakan dan memelihara lingkungan yang berprilaku positif serta mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat, penilaian resiko yang dihadapi unit organisasi. Kegiatan pengendalian memastikan arahan pimpnan dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan, memberikan informasi dan komunikasi dalam bentuk dan sarana tertentu secra tepat waktu serta pemantauan yang dapat menilai kualitas kinerja.
“Saya harap melalui pelatihan ini pengetahuan dan pemahaman tentang pengendalian intern pemerrintah, khususnya yang berkaitan dengan mnajemen mengalami peningkatan,” kata Sumarwan.
Sementara itu, Inspektur Kabupaten Sumedang, H. Subagio menjelaskan, kegiatan tersebut diselenggarakan atas kerjasama UNPAD dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pusat.
Kerjasama yang dijalin tersebut, kata Bagio, sangat penting. Pasalnya, ilmu dan pengetahuan yang diberikan dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia serta meminimalisir penyimpangan atau tindak korupsi di instansi Pemerintah Kabupaten Sumedang.
“Upaya-upaya peningkatan kapabilitas aparatur pengawas internal yang dilakukan selama ini, lanjutnya, sudah membuahkan hasil. Ini bisa dilihat dari kapabilitas aparatur pemerintah Sumedang sudah memasuki level 3.
“Untuk meraih level tersebut, seluruh aparatur pemerintah di Sumedang harus sering mengikuti pelatihan-pelatihan sebagai salah satu upaya Pemkab untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, terutama pada tata kelolapemerintahan,” pungkas Subagio dihadapan para kepala SKPD serta para sekretaris perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.**[Hendra]