Sumedang Selatan, Korsum
Sekitar 60 orang warga Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan yang terkena proyek pembangunan Tol Cisumdawu mendatangi Kantor PT. Metallurgical Corporation Of China (MCC) di Desa Ciherang, Selasa (27/3).
Mereka mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku panitia pengadaan tanah agar segera membayar ganti rugi lahan yang belum terbayarkan pada pembebasan lahan sejak tahun 2010 lalu.
Tapi hanya 10 orang perwakilan warga yang diterima untuk beraudensi dengan BPN Sumedang dan pihak Satker Tol diwakili pihak PPK di ruang meeting Kantor MCC.
Kuasa hukum masyarakat, Yayat menyampaikan adanya dugaan kecurangan yang dilakukan pihak terkait pada pembebasan lahan tahun 2010. Dugaan kecurangan terjadi ketika ditemukan adanya perbedaan SK kesepakatan harga, yaitu antara SK kesepakatan harga dari Bupati dan SK ketetapan harga yang dikeluarkan Sekda pada tahun 2010 silam.
Yayat menuduh, terjalin persekongkolan dalam penentuan harga sehingga banyak merugikan masyarakat. Bahkan Yayat mengungkapkan adanya intimidasi dari pihak-pihak tertentu agar warga mau menerima harga yang telah ditentukan.
"Kami juga meminta tanah masyarakat dari perbatasan Desa Ciherang sampai Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara diukur ulang kembali karena data pengukuran terdahulu ada yang hilang," ujarnya.
Dia juga menyebutkan, hingga kini tidak ada dokumen resmi terkait pembebasan lahan di Ciherang yang diketahui warga. Sehingga terjadi kasus berkas yang belum ditandatangani tapi sudah dicairkan lantaran adanya oknum yang kongkalikong.
"Tuntutan kita, lahan seluas 1,5 hektare yang belum dibebaskan karena data pengukurannya dinyatakan hilang,  agar segera dibayarkan gantiruginya," ungkapnya.
Selain itu, wargapun meminta penyesuaian harga pembayaran pembebasan tanah dan rumah yang dilaksanakan tahun 2010 serta tanah milik warga yang belum dibayar saat pembayaran tahun 2010 lalu harus segera diselesaikan.
Sementara Kasie Sengketa Pertanahan BPN, Mariman menyatakan, persoalan pembebasan lahan di tahun 2010 lalu itu sudah sesuai aturan. Pengadaan tanah saat itu sudah melalui koordinasi dengan pihak pemerintah daerah serta sudah berdasarkan regulasi yang ada.
Terkait dokumen pembebasan lahan di Ciherang, kata dia, sudah diarsipkan sebagai bukti ke negara bahwasanya sudah ada pelaksanaan pembebasan lahan.
Dijelaskan, jika dilakukan pengukuran ulang terkait adanya lahan yang diduga hilang tersebut, itu harus melalui kajian dan bukti-bukti batas yang akurat. Juga harus ada ijin dari pihak pembeli lahan dalam hal ini pihak Kementerian PUPR.
"Ya, semua keluhan warga Ciherang dan warga yang terkena proyek pembangunan jalan tol Cisumdawu ini akan kami sampaikan langsung keatasan kami secepatnya," pungkas Mariman.**[Hendra]