Kota, KORAN SUMEDANG
Tugas dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Perhubungan (Dishub), mengatur lalu lintas dan perparkiran. Namun dianggap ngaco jika Dishub memungut retribusi Rp 10 ribu kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) seperti diarea parkir Taman Endog. Dishub berwenang memungut retribusi parkir, bukan retribusi pedagang.
Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UMKM Perindag) Kabupaten Sumedang, Dadang Sukma menyebut, pungutan retribusi kepada PKL karena alasan Dishub berada di kawasan parkir khusus, artinya area kawasan Taman Endog khusus untuk parkir kendaraan tidak boleh ada yang lain.
“Namun jika pedagang yang ada dilahan parkir dipungut retribusi parkir, ngaco. Kembalikan kepada Tupoksi masing-masing dalam penertiban aturan. Diskop UMKM Perindag pengatur pasar, tak boleh mengatur parkir. Sementara Dishub mengatur lalu lintas dan parkir, tak bisa mengatur pedagang,” kata dia, di ruang kerjanya, Kamis (24/5).
Senada Plt Sekretaris Diskop UMKM Perindag,  Engkos, di ruang kerjanya , Kamis (24/5). Disperindag tidak memungut uang retribusi kepada para PKL yang ada di area parkir Taman Endog karena PKL itu harus masuk ke area pasar.
“Jika PKL di Taman Endog dipungut retribusi oleh Dishub, lalu  setornya pakai kode rekening apa?. Apakah Dishub punya target retribusi pasar?. Sebab Disperindag juga pungut retribusi pedagang pakai retribusi pasar yang diantaranya ada retribusi kebersihan dan sewa kios,” tandasnya.
Secara Tupoksi, lanjutnya, Dishub tidak dibenarkan memungut retribusi kepada pedagang karena setiap SOPD ada tupoksi masing-masing, sehingga Dishub harus mengkaji terhadap Tupoksinya. Seharusnya Dishub hanya memungut retribusi kepada kendaraan yang parkir di area Taman Endog, bukan kepada pedagang.
Dishub juga sama punya target Perdanya, tapi retribusi parkir, bukan sasaran obyeknya kepada pedagang melainkan kepada parkir. Karena Disperindag juga tidak boleh memungut retribusi parkir.
“Kios pedagang buah yang ada di Taman Endok itu dipungut retribusi oleh Disperindag karena bangunnyan sudah legal dan sudah dinaungi KMKL yang mengacu kepada Perda sebagai hak berusaha,” ujarnya.
Siapa yang Sayong?
Kasi Parkir Dishub Sumedang, Gun Gun, di ruang kerjanya, Kamis (24/5), menyebutkan, kewenangan Taman Endog ada di 2 intansi. Untuk area parkir khusus ada di Dishub, sementara tamannya ada di BLH.
Dulu, kata dia, ada PPKS ketika area Taman Endog dijadikan TPS oleh pengembang pasar. Ada perjanjian ketika sudah selesai bangun pasar, maka TPS dibongkar lagi dan jadikan lagi tempat yang lebih baik.
Disampinng itu, pengembang juga menginginkan kios buah masuk ke PPKS karena lahan itu sebagai area parkir khusus. Bahkan, pernah Rakor untuk mensterilkan para pedagang termasuk kios buah yang berada area parkir khusus. Namun hingga saat ini pedagang itu masih ada.
“Hingga kini saya tidak melihat wujud ijin kios buah yang menempati area parkir khusus, teuing siapa yang sayong. Dasar Dishub pungut retribusi kepada PKL diarea parkir itu berdasarkan Perda no 1 dan 2 tahun 2017  dihitung 8 jam. Sehingga PKL dipungut 10 ribu dengan karcis parkir, sebab pedagang itu menfaatkan lahan parkir,” ujarnya.
Sedangkan pungutan Dishub kepada PKL itu mengacu kepada SK Bupati no 551.22/SK.26-DLLAJ/1998 tentang penetapan kawasan taman Sumedang tandang (taman kota) pasar sandang dan pasar inpres di Kelurahan Kota Kaler Kecamatan Sumedang Utara sebagai kawasan parkir khusus.
Disebutkan, hal yang bersifat teknis menyangkut perparkiran dan pengaturan para pedagang dalam kawasan parkir khusus sebagaimana diatur dalam diktum pertama surat keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten daerah tingkat II Sumedang, waktu itu.**[yf saefudin]