Kota, Koran Sumedang
Dalam Rapat Paripurna Mengenai Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, Senin (28/5) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumedang, seluruh fraksi DPRD menyampaikan pandangan umumnya.
Fraksi PDI Perjuangan menyoroti terjadinya penurunan dana alokasi umum (dau) dan berkurangnya dana-dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Dengan kondisi keuangan seperti ini diyakini berbagai program dan kegiatan yang prioritas yang ada dalam RPJMD tidak akan tercapai.
Terhadap substansi Raperda tentang LPP Apbd Tahun 2017, PDIP pun mempertanyakan penurunan pendapatan daerah yang cukup signifilan, yakni sebesar Rp 57,153 miliar lebih dari anggaran perubahan tahun 201. Target retribusi daerah tidak tercapai sebesar Rp 6,5 milyar lebih. Pada pos piutang pendapatan ada peningkatan yang cukup besar dari piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan bila dibandingkan dengan posisi tahun 2016.
“Kami menyikapi kinerja dari OPD yang menangani masalah pendapatan asli daerah ini. Apakah telah terjadi salah perhitungan atau memang ada sumber-sumber pendapatan asli daerah yang sengaja tidak dibuka pada saat pembahasan,” ujar Atang Setiawan.
Begitu pula belanja pegawai yang paling besar menyerap proporsi APBD, meskipun pos belanja langsung pada belanja pegawai mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada pos belanja modal terjadi ketidaktercapaian anggaran, padahal sebagaimana kita ketahui pada pos belanja modal inilah berbagai aspirasi dan harapan masyarakat dituangkan, terutama berkaitan dengan penyediaan berbagai fasllitas inprastruktur, baik jalan, jembatan, irigasi, gedung-gedung sarana pendidikan dan kesehatan, dan fasllitas lainnya. Pada neraca daerah, posisi kas daerah pada Bank BJB, bank BRI, Bank Jabar Syariah mengalami kenaikan yang signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2016, sementara disatu sisi kita memlliki Bank Sumedang yang telah berubah status menjadi bank umum, kenapa tidak kita manfaatkan.
Fraksi Partai Golkar menyampaikan tambahan permohonan penjelasan berkaitan dengan data ekonomi makro Kabupaten Sumedang tahun 2017 hubunganya dengan tingkat efektifitas dan produktifitas anggaran, penjelasan mengenai gambaran detail kondisi aset pemerintah Kabupaten Sumedang yang tersaji dalam laporan neraca LPP APBD per 31 Desember 2017 sebagaimana diatur dalam peraturan tentang standar akutansi pemerintahan.
Fraksi Partai Golkar pun meminta penjelasan mengenai korelasi antara meningkatnya produk domestik regional bruto dengan peningkatan ekonomi daerah, atau kemampuan ekonomi masyarakat yang berimplikasi terhadap kesejahateraan masyarakat untuk tahun anggaran 2017, khususnya terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja dan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang.
Sementara pandangan umum dan klarifikasi atau permohonan penjelasan Bupati Sumedang terhadap LPP APBD TA 2017 dari empat fraksi lainnya, pada umumnya hampir sama dengan fraksi PDI Perjuangan dan fraksi Partai Golkar.
 DPRD Sumedang Usulkan Pemberhentian Eka Setiawan Sebagai Bupati Sumedang
Dalam Rapat Paripurna itu juga Ketua DPRD Sumedang, Yadi Mulyadi membacakan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Usulan Penetapan Pemberhentian Bupati Sumedang Sisa Masa Jabatan Tahun 2013-2018.
Yadi menyebutkan, berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 131.32-5421 Tahun 2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sumedang dan Pemberhentian Wakil Bupati Sumedang Provinsi Jawa Barat, Ir. H. Eka Setiawan, Dpl. SE. MM yang menduduki jabatab sebagai Bupati Sumedang sisa masa jabatan tahun 2013-2018 dan berakhir masa jabatannya pada tanggal 5 Juli 2018.
Maka DPRD Sumedang memutuskan Mengusulkan Penetapan Pemberhentian Bupati Sumedang, Ir. H. Eka Setiawan, Dpl. SE. MM Sisa Masa Jabatan 2013-2018 yang berakhir masa jabatannya pada tanggal 5 Juli 2018.
“Usulan penetapan pemberhentian Bupati Sumedang ini, untuk pemberhentiannya dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Keputusan DPRD ini berlaku sejak ditetapkan pada Senin 28 Mei 2018,” pungkas Yadi Mulyadi.** [Hendra]