Kota,  Koran Sumedang
Panitia Pengawas Pemilu (Panawaslu) Kabupaten Sumedang secara serentak telah melantik 2.026 orang Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Minggu (3/6/2018. Hal itu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bawaslu RI Nomor 10 tahun 2018 dan Pedoman Pembentukan Pengawas TPS pada Pilkada Serentak Tahun 2018, bahwa Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat tujuh hari setelah hari pemungutan suara, demikian disampaikan Ketua Panwaslu Sumedang Dr. Dadang Priyatna M.Si, didampingi anggotanya, Ade Sunarya dan Khaidar Utsman kepada wartawan, Senin (4/6/2018).

"Pengawas TPS ini, nantinya akan melaksanakan tugas saat pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Sumedang tahun 2018, sesuai pedoman dan time line pembentukan PTPS kami mengitruksikan kepada Panwascam Se-Kabupaten Sumedang untuk melaksanakan pelantikan pengawas TPS, maka dari itu setiap panwascam menggelar pelantikan pengawas TPS," jelasnya.

Diharapkan, sambung Dadang, kepada seluruh Pengawas TPS yang telah dikukuhkan, dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan menciptakan situasi yang kondusif sehingga pelaksanaan Pilkada dapat berjalan sesuai harapan semua pihak. 

"Kita ingin, pelaporan saat ini lebih baik dan tidak memerlukan biaya yang besar seperti membeli kertas dan lainnya. Bawaslu Republik Indonesia (RI) sudah meluncurkan pelaporan yang berbasis website dan aplikasi Android yang diberi nama Sistem Pelaporan (Sislo) Pilkada 2018. Sementara, cara untuk mendapatkan aplikasi tersebut, para pengawas TPS dapat mengunduh Aplikasi Android langsung dari Google PlayStore dengan menggunakan kata kunci, Bawaslu Pilkada 2018," tuturnya.

Olehsebab itu, pihaknya telah mengintruksikan kepada setiap pengawas TPS untuk menggunakan Handphone (HP) berbasis Android.

"Saya berharap dengan adanya terobosan ini pelaporan lebih cepat dan akurat. Aplikasi ini pun nantinya, akan digunakan secara berjenjang dari mulai pengawas TPS hingga Bawaslu RI. Tujuannya, sebagai alat untuk mempercepat temuan dugaan pelanggaran pemilu sehingga, dapat diproses dengan cepat," jelasnya. 

Sementara, Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sumedang Nurhayat menambahkan, setelah Pengawas TPS dilantik, panwaslu Kabupaten Sumedang dan panwascam akan menggelar Bimbingan teknis (Bimtek) kepada 2.026 pengawas TPS, agar bekerja secara optimal sesuai dengan ketentuan .

"Langkah awal untuk meningkatkan pemahaman terkait tugas dan fungsinya, para pengawas TPS akan diberikan bimtek yang dilaksanakan oleh Panwslu kecamatan. selanjutnya, menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara akan dilaksanakan rapat kerja teknis dengan Pengawas TPS terkait teknis pengawasan pemungutan dan penghitungan suara," pungkasnya.**(F.Arif/rls)