Ribut, Berkas Paket Pokir Dewan Terbawa KPK

Kota, Koran Sumedang

Pasca penangkapan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Anggota DPR RI asal Fraksi demokrat Amin Santoso, dan seorang pengusaha asal Sumedang Ahmad Ghiyast berbuntut penyegelan dan penggeladahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Sumedang dan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang waktu itu. Namun kini, yang menjadi bahan pembicaraan yakni terbawanya berkas paket Pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD oleh KPK.

“Kasus kemarin itu, bukan hanya OTT saja melainkan akan ada pengembangan dan penambahan dari kasusnya, dan terbukti, semua berkas terkait kasus itu diambil oleh KPK. Yang saya tahu berkas pokir itu dibawa oleh KPK, yang biasa inten dan jual beli proyek pastinya sudah deg deg plas. Kalau mau dirunut pokir itu merujuk kepada aturan yang lama, pokir itu ada formatnya jadi didalam formatnya itu untuk mempertajam usulan usulan kegiatan proyek,” jelas Nandang Suherman, selaku Pemerhati Kinerja Aparatur, saat dikonfirmasi Korsum, Kamis (24/5), melalui telepon genggamnya.

Format fokir tersebut, kata Nandang, dari Kemendagri, karena sudah diluar konteksnya maka oleh Kemendagri mengakomodir dengan aturan dengan tujuan agar tidak menjadi liar. Yang jadi pertanyaannya apakah Kabupaten Sumedang itu mengikuti aturannya atau tidak?. Sesuai dengan perjalannya Kabupaten Sumedang itu per anggota dewan semisal dikasih anggaran perorang satu miliar maka realisasinya pun sering kali diluar perencanaan harusnya tepat sasaran sesuai dengan perencanaan awal.

“Kalau saya berpendapat dengan kejadian OTT tersebut akan terjadi pengembangan atas kasusnya paling tidak terkait dengan pokir akan ada pemanggilan oleh KPK untuk dimintai keterangan,” katanya.

Lebih jauh Nandang mengatakan, dengan kejadian OTT dan penyegelan terhadap Dinas Pekerjaan Umum maka dirinya (Nandang) berpendapat bahwa kalau praktek yang tidak bagus di Kabupaten Sumedang, itu sudah menjadi rahasia umum atas praktek jual beli proyek terutama yang Penunjukan Langsung (Juksung).

“Karena juksung atas bagi bagi proyek dari jual beli itu dengan dukungan adminitrasi yang tertib, maka itu berjalan dengan baik dan sekali lagi saya katakan bahwa jual beli proyek itu sudah bukan rahasia lagi, makanya dengan adanya korsubgah oleh KPK itu pada tahun kemarin dan kebetulan saya hadir dan diundang dan KPK mengatakan dengan jelas dan tegas bahwa indikasi indikasi korupsi itu adalah memecah proyek menjadi penunjukan langsung dibawah dua ratus juta dan itu adalah indikasi,”ujarnya.

Dikatakan Nandang, di Kabupaten Sumedang terkait dengan juksung yang dipecah belah menjadi nilai dibawah dua ratusan sudah menumpuk dan hasilnya pembangunan di Kabupaten Sumedang banyak yang tidak terselesaikan pekerjaan proyek tersebut istilah kata enclo encloan ngabuntut bangkong.

Dikonfirmasi Koran Sumedang, Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Yadi Mulyadi, mengatakan, bahwa terkait dengan dampak dari OTT hingga berkas pokir dewan ikut terangkut oleh KPK, maka segala permasalahannya diserahkan sepenuhnya kepada KPK dan semuanya sudah diproses hukum oleh KPK.

“Atas kejadian tersebut, maka semuanya diserahkan kepada KPK dan sudah menjadi proses hukum. Terkait dengan berkas pokir yang dibawa KPK maka kita serahkan saja sepenuhnya kepada lembaga hukum yang berwenang yakni KPK dan tinggal mengikuti prosesnya,” singkatnya, saat dikonfirmasi, Jumat (25/5), melalui telepon genggamnya.

Ditemui koran Sumedang Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang, H. Sudjatmoko, berkilah bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui terkait dengan berkas pokir yang dibawa oleh KPK saat penggeledahan dan penyegelan oleh KPK.

“Tidak ada berkas yang diambil, KPK hanya menanyakan apa itu pokir?, apa itu alokatif?. Dan kami menjawab bahwa itu kebijakan, sementara kami hanya menerimanya saja, terkait pokir itu kan TAPD dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Sekali lagi saya katakan bahwa terkait berkas pokir kita tidak tahu dan kita hanya jadi saksi untuk dimintai keterangan soal pengusaha yang bernama Ahmad Ghiyast yang ditangkap OTT oleh KPK,” ungkapnya.**[Dady]