Kota, KORAN SUMEDANG
Belanja pegawai merupakan belanja yang paling besar menyerap proporsi APBD TA 2017 lalu, tetapi realisasi penyerapannya menurun cukup signifikan.
Realisasi belanja pegawai pada tahun 2017 sebesar Rp 1,118 triliun atau berkurang sebesar Rp 63,169 miliar dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 1,181 triliun.
“Penurunan realisasi belanja pegawai ini lantaran banyaknya pengalihan status PNS kabupaten ke provinsi seiring pengalihan kewenangan urusan pemerintaha,” kata Plt Sekretaris Daerah, Amim yang membacakan Dari Nota Jawaban Bupati Sumedang pada Sidang Paripurna DPRD Sumedang tentang Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Fraksi tentang LPP APBD TA 2017 Kabupaten Sumedang, Rabu (4/7) di Ruang Paripurna DPRD Sumedang,
Dipaparkan Amim, pagu belanja tunjangan profesi guru dalam APBD dianggarkan sebesar Silpa tahun 2016 ditambah pagu Perpres. Sementara realisasi dari rekening kas umum negara maupun rekening kas umum daerah sudah sesuai dengan kebutuhan sehingga terdapat selisih angka yang signifikan.
“Penyerapan yang minim ini juga disebabkan SK Kenaikan Pangkat periode Oktober 2017 yang tidak terealisasi seluruhnya sehingga pembayaran harus dianggarkan kembali pada TA 2018. Sementara, pendapatan daerah Kabupaten Sumedang pada tahun 2017 tidak sesuai dengan target. Salah satunya dari jenis retribusi daerah yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah,” ungkap Amim.
Amim menyebutkan, pemerintah Sumedang membutuhkan SDM yang handal agar peningkatan sektor retibusi bisa meningkat. Apalagi, jenis pendapatan ini merupakan pemasukan yang diterima daerah dan akan dikeluarkan lagi secara langsung dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Namun ketika pelayanan yang diberikan tidak memuaskan masyarakat, maka akan sedikit sekali objek retribusi ini yang dipungut.
“Untuk dapat meningkatkan retribusi ini kita perlu adanya SDM handal yang mampu memberikan pelayanan memuaskan kepada masyarakat. Dan diperlukan juga sarana serta prasarana yang memadai maupun penggunaan sistem informasi teknologi yang bisa memudahkan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Menurut Amim, ketidaktercapaian retibusi tersebut berasal dari jenis retribusi jasa usaha dan perizinan tertentu yang memang sangat menuntut inovasi pemerintah untuk mengembangkan potensi pemasukan pada dua jenis retribusi ini.
Dijelaskan, kondisi detail aset tetap Pemkab Sumedang per 31 Desember 2017 sebesar Rp 2,273 triliun mengalami kenaikan sebesar Rp 433,62 miliar atau naik 18,85 persen dari aset per 31 Desember 2016 sebesar Rp 2,29 triliun. Nilai aset ini dihasilkan berdasarkan rekonsiliasi antara petugas akuntansi SKPD, pengurus barang SKPD, bidang akuntansi dan bidang aset.
“Nilai aset tetap di neraca merupakan nilai perolehan yang berasal dari belanja modal ditambah biaya umum, kapitalisasi dari belanja barang dan jasa, hasil inventarisais dari hibah/donasi dikurangi barang ekstrakomptabele, koreksi kurang atau lebih catat dan penghapusan serta akumulasi penyusutan yang mengurangi nilai aset tetap secara keseluruhan,” jelas Amim.
Adapun rincian aset tetap per 31 Desember 2017, lanjutnya, adalah tanah senilai Rp 364,97 miliar, peralatan dan mesin senilai Rp 617,32 miliar, gedung dan bangunan senilai Rp 919,39 miliar, jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp 2,36 triliun, aset tetap lainnya senilai Rp 110,13 miliar, dan kontruksi dalam pengerjaan sebesar Rp 582 juta.
“Setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan seBesar Rp 1,64 triliun, maka nilai bersih aset tetap adalah sebesar RP 2,73 triliun,” pungkas Amim.**[Hendra]