Aisyiyah Lakukan Konsultasi Daerah Untuk Kesetaraan Gender

Kota, KORAN SUMEDANG

Aisyiyah adalah organisai perempuan di Indonesia merupakan gerakan Islam, dakwah amar makruf nahi munkar dan tajdid yang berasas Islam serta bersumber kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Sekretaris Pimpinan Pusat Aisyiah, Trihastuti Nur menuturkan, Aisyiyah tersebar di 34 provinsi dan 450 kabupaten seluruh indonesia serta mengelola anak usaha majelis Kesehatan, Majelis Tabligh, Majelis Kesejahteraan Sosial, Majelis Lingkungan Hidup, Majelis Pendidikan , Majelis Pembinaan Kader, Majelis Ekonomi. dalam bidang pendidikan Asyiyah mengelola SMA, SD, PAUD dan Universitas juga Perguruan Tinggi. Sedangkan di bidang Ekonomi bekerja sama dengan Koperasi dan Otoritas dana Keuangan.

“Aisyiyah sudah sering melakukan interaksi dan bekerja sama dengan pihak lain, seperti dengan Organisasi Perempuan Perserikatan Muhammadiyah,” tuturnya usai acara Konsultasi Daerah Kabupaten Sumedang, Kamis (19/7) di Aula Tadjimalela, Gedung Bappppeda Kabupaten Sumedang.

Tri mengatakan, MAMPU adalah Maju Perempuan Indonesia Untuk Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tujuan meningkatkan jangkauan pelayanan publik dan penghidupan bagi perempuan miskin. Dan MAMPU sudah melakuka kerjasama dengan Australia di bidang Pemberdayaan Perempuan.

Adapun sasaran Utama MAMPU, jelas Tri, adalah perempuan dhu’afa mustadh’afin dan perempuan lokal leader (Kader) Goals. Program MAMPU dalam pencapaian tujuan SDGs ada 5, yaitu penanggulangan stunting dengan memastikan pemberian gizi cukup bagi remaja putri, ibu hamil dan lansia, tidak ada kelaparan dengan melalui program rumah gizi, menurunkan angka AKI/AKB dengan pendampingan ibu hamil dan asi ekslusif.

Selain itu menanggulangi penyakit tidak menular yang mematikan melalui deteksi dini, pendidikan usia dini dan TK, kesetaraan gender, kader perempuan ditingkat desa ditumbuhkan kesadarannya akan hak-haknya dan kepedulian sekitar.

“MAMPU melakukan konsultasi daerah untuk mengambil keberhasilan pemberdayaan perempuan dengan kaitan SDGs 2013 sesuai dengan Perpres 59/2017. Sehingga untuk penangulangan kemiskinan dan ketimpangan yang ada akan diangkat menjadi isu strategis,” ujarnya.

Tri mengatakan, tema Konsultasi Daerah Kabupaten Sumedang ini adalah Mendorong Komitmen Multipihak untuk Pelaksanaan SDGs yang Partisipatif, Responsif Gender, Inklusif dan Transformatif.

"Untuk mencapai tujuan SDGs (Sustainable Development Goals) atau program pembangunan berkelanjutan, tetap harus berbasis kesetaraan gender dengan menghilangkan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan," katanya.

Sementara Kepala Bappppeda Sumedang, Sanusi Mawi mengungkapkan, pemerintah Sumedang sangat bangga dengan adanya organisasi wanita yang aktif yang bisa mendorong visi misi sumedang.

“Kemiskinan dan kesejangan sosial di Kabupaten Sumedang masih relatif tinggi sedangkan PAD Sumedang masih rendah bahkan masih tergantung kepada pemerintah pusat.

Diharaplan, dengan tujuan 17 dari SDGs ini dapat tercapai yang didukung oleh erubahan yang sangat luar biasa. Perubahan sangat diperlukan untuk pembangunan di Sumedang dan juga adanya partisipasi bersama dari berbagai pihak.

“Sekarang jaman keterbukaan dan transparansi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pelaksanaan kegiatan sedang dilakukan sebagai salah satu bentuk pertanggujawab pada masyarakat,” pungkasnya.**[Hendra]