Kota, Koran Sumedang
Kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) mengkhawatirkan terjadi jual beli jabatan dalam Staffing  (Rotasi Mutasi) nanti. Istilah wani piro untuk bisa duduki kursi kepala SOPD, apalagi jika SOPD itu basah, tentu harganya cukup wah. Namun bupati terpilih H. Dony Ahmad Munir secara tegas menyebut, haram jual beli jabatan, bahkan akan menghapus istilah wani piro dalam Staffing nanti.
Dalam menunjang program 100 hari kerja visi misi bupati dan wakil bupati terpilih kata Dony, tentu  memerlukan tim yang solid agar visi dan misi itu mulus dan terwujud sesuai apa yang diharapkan masyarakat kedepan. Tim solid itu berdasarkan kemampuan dimiliki bukan karena uang suap untuk jabatannya melainkan profesionalisme, kredibilitas, dan akuntabilitas di dalam kinerjanya yang akan dilihat dari hasil open bidding nanti.
“Insya Allah, semua harus yakin apa yang saya katakan dengan pak Erwan dalam debat publik bahwa haram hukumnya untuk jual beli jabatan sehingga tidak akan dilakukan dan semuanya harus percaya. Jika saya langgar janji itu artinya saya berdosa dan itu bisa dipertanggungjawabkan,” tegas H. Dony Ahmad Munir  kepada koran ini, di kediamannya, Jumat (7/9).
Ditegaskan lagi, yakinkan kepada masyarakat Sumedang bahwa janji H. Dony dan H. Erwan tidak akan ada jual beli jabatan. Namun seandainya ada yang jual beli jabatan mencatut nama Dony-Erwan itu adalah isu (hoaks), atau boleh juga oknum. Karena janji ini sudah menjadi komitmen kuat untuk perubahan yang lebih baik dan apa yang diharapkan semua pihak.
“Lalu bagaimana untuk mencegah hal itu?, ada open bidding, saya dan pak Erwan akan betul betul objektif, mana yang berprestasi, mana yang berakhlakul karimah, mana yang punya potensi dan kemampuan serta normatif akan di penuhi. Lihat saja nanti, apakah ada yang diluar itu, secara tiba tiba naik jabatan?, Insya Allah normatif akan di kedepankan, kompetensi dan kemampuan, serta berprestasi dan yang terakhir berakhlakkulkarimah akhlak yang baik,” sebutnya.
Semua itu, lanjutnya, panduan dan pedoman syariat, pak Erwan nanti dalam melaksanakan staffing tidak akan diawali dengan wani piro. Sebab bupati akan berdosa  ketika penjabat tidak memikirkan rakyat tapi memikir bagaimana cara mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Jika sudah seperti itu kinerja akan menurun dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.**[Dady]